HALOPOS.ID|BANYUASIN – Partai Buruh Menegaskan Mencoret Nama Anies Rasyid Baswedan Dari Dukungan Bakal Calon Presiden Pada Pemilu 2024 Mendatang.
Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal saat diwawancarai media dalam agenda Konsolidasi Akbar Partai Buruh di Danau Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Minggu (24/9/2023).
“Itu akibat ulah tim Anies mengobok-obok Serikat Buruh dan bukan panutan pemimpin yang baik karena telah Meninggalkan Kawan Berkoalisi,” tegasnya.
Kedatangan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal Dalam Agenda Konsolidasi Akbar Partai Buruh Di Danau Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan Disambut Ribuan Buruh Yang Tergabung Dalam Sejumlah Simpatisan Dari Serikat Buruh Dan Serikat Petani
Konsolidasi Partai Buruh Merupakan Persiapan Partai Buruh Dalam Menghadapi Gelanggang Pemilu 2024 Mendatang
Presiden Partai Buruh/ Said Iqbal Dalam Penghelatan Pilpres 2024 Mendatang/ Partai Buruh Menyatakan Mencoret Nama Anies Rasyid Baswedan Dari Daftar Nama Dukungan Sebagai Kandidat Bakal Calon Presiden//
Said Iqbal Menjelaskan/ Partai Buruh Mencoret Anies Baswedan Lantaran/ Ulah Tim Mantan Gubernur Dki Jakarta Tersebut Telah Mengobok-Obok Sejumlah Serikat Buruh/ Sehingga Timbul Bersinggungan Anta Buruh// Bahkan Said Iqbal Menegaskan Calon Pemimpin Kedepan Adalah Pemimpin Yang Tidak Meninggalkan Kawan Dalam Satu Barisan Perjuangan.
Hasil Rapat Kerja Nasional Partai Buruh Sebelumnya Menempatkan Sejumlah Nama/ Diantaranya Ganjar Pranowo/ Prabowo Subianto/ Anies Rasyid Baswedan/ Najwa Sihab// Dengan Dicoretnya Anies Dari Daftar Dukungan/ Hal Ini Berarti Terbuka Peluang Dukungan Partai Buruh Mengerucut Ke Ganjar Pranowo Dan Prabowo Subianto Pada Pemilu 2024 Mendatang.
Melihat Antusias Ribuan Kader Partai Yang Hadir Dalam Agenda Konsolidasi Akbar Tersebut/ Said Iqbal Mengharapkan Partai Buruh Di Sumatera Selatan Dapat Memperoleh Perwakilan/ Baik Perwakilan Di Dpr Ri/ Dprd Provinsi Maupun Di Dprd Kabupaten/ Kota// Agar Dapat Menjadi Perwakilan Buruh Dalam Menentukan Arah Kebijakan Pemerintah Yang Selama Ini Di Nilai Tidak Berpihak Pada Kepentingan Kelas Pekerja.
