KPK Gandeng Tokoh Agama dan Adat Berantas Korupsi

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK menilai penting untuk melibatkan para tokoh tersebut yang merupakan sosok panutan di masyarakat.

“Dalam pemberantasan korupsi, perlu peran bersama seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, dapat mengajak masyarakatnya dalam berpartisipasi memberantas korupsi,” kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi dalam keterangan, Sabtu (11/9).

Lebih lanjut Kumbul menjelaskan, bentuk partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi di antaranya dengan melakukan pendidikan antikorupsi. KPK, sambung dia, telah mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi (PAK) di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi.

“Tidak hanya dalam hal kebijakan, KPK juga mengajak masyarakat untuk menjadi Penyuluh Antikorupsi (Paksi) yang tersertifikasi BNSP untuk dapat bersama-sama mengedukasi masyarakat sehingga budaya antikorupsi, nilai-nilai luhur kearifan lokal, moral yang baik, dapat tertanam dalam masyarakat,” katanya.

Setelah berdialog dengan para tokoh lintas agama, masyarakat dan adat, KPK menyambangi Pondok Pesantren Abu Hurairah. Pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah TGH Fakhrudin Abdurrahman dalam sambutannya menyampaikan kesiapan dirinya beserta jajarannya untuk mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi kepada jamaah dan umat.

“Seluruh ustadz yang berjumlah 70-an dari Ponpes Abu Hurairah yang biasa menjadi penceramah di Masjid-Masjid siap untuk mengisi ceramahnya dengan tema antikorupsi secara serempak sebagai wujud dukungan edukasi antikorupsi kepada umat Islam,” tegasnya yang didampingi oleh 30 orang santri dan 30 ustadz serta pengurus ponpes.

Merespons komitmen dan dukungan dari Ponpes Abu Hurairah dalam pemberantasan korupsi, Kumbul menyampaikan apresiasi dan penghargaannya. Dia juga mengingatkan pentingnya pendidikan antikorupsi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya para santri dan pondok pesantren.

“Dalam memberantas korupsi, KPK menggunakan tiga strategi, yakni strategi pertama pendidikan antikorupsi. Berikutnya strategi pencegahan, dan strategi Ketiga, yakni penindakan,” ujar Kumbul.

KPK, sambung Kumbul, tidak hanya mendorong pemerintah daerah menerbitkan regulasi pendidikan antikorupsi dan mengimplementasikan PAK di sekolah sampai perguruan tinggi, tetapi juga bersama-sama pakar, akademisi, dan mitra terkait lainnya menyusun bahan ajar antikorupsi untuk dapat dimanfaatkan bersama demi mewujudkan pribadi-pribadi berintegritas.

Melalui strategi pencegahan, kata Kumbul, KPK mendorong perbaikan sistem di pelayanan publik agar lebih transparan dan akuntabel, sehingga celah korupsi dapat ditutup. Selain itu, sambungnya, KPK juga menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara negara melalui kepatuhan pelaporan harta kekayaan (LHKPN).

“Untuk memberikan efek jera dari sanksi hukum dan sanksi sosial, KPK menggunakan strategi ketiga, yaitu penindakan. Masyarakat dapat berperan serta melalui pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan saluran pengaduan masyarakat KPK, seperti nomor telepon 198, Whatsapp, KPK Whistleblower System (KWS), ataupun pelaporan fisik di Gedung KPK,” katanya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai penandatanganan kerjasama antara BUMN bersama KPK di gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (2/3).

Bagi KPK, pelibatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah hal yang mutlak dilakukan. Hal ini sejalan dengan visi KPK yaitu bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.

KPK memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan dan dapat berkontribusi dalam pemberantasan korupsi sesuai kapasitas masing-masing, pun demikian dengan para tokoh agama, masyarakat, dan adat yang merupakan teladan di masyarakat, serta para santri yang dididik dengan nilai-nilai luhur agama.

Editor: Suryadinata

Respon (200)

  1. Colloquialmente chiamata impotenza, la disfunzione erettile, come dimostrato da numerosi studi, può interessare molti uomini a prescindere dall’età. Non per nulla, sono diverse le … Categorie: Repertorizzazione Il trattamento se ben impostato non presenta difficoltà o rischi particolari: è fondamentale una buona collaborazione tra Medico e Paziente. Nei trattamenti a lungo termine , periodicamente si effettua una visita di controllo associata eventualmente ad una ecografia peniena dinamica. Riguardo alla possibile induzione di priapismo e di fibrosi peniena , la nostra esperienza conferma ampiamente la sicurezza di impiego della PGE1 IC (11-12-13-14-15-16)   La seduta comincia alle 14.05. Sito ufficiale della Societ? Sportiva Barletta Calcio | Benefici per la salute nello sport
    http://www.botticelli.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=10034
    La giovane mamma è deceduta poco dopo essersi sentita male. Acquisto Iv nolvadex Preply è dalla parte dell’Ucraina e del suo popolo Unisciti a noi Chrome: support.google chrome answer 95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en Disco freno posteriore BRAKING serie R-FIX per Aprilia RSV4 FACTORY R, Tuono V4 R La PRIMA SCELTA e tutte quelle che richiedano una DEROGA al massimale del medico o la presentazione di una documentazione che attesti il diritto all’assistenza (scelte temporanee, fuori competenza territoriale ecc.), devono essere effettuate presso gli sportelli della ASL competente territorialmente. Detti dati, previo consenso espresso fornito con le modalità suddette, potranno essere utilizzati anche per le finalità ulteriori di cui alla lettera b) del punto precedente. Preply è dalla parte dell’Ucraina e del suo popolo Unisciti a noi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *