PALEMBANG – Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan satu kewajiban bagi badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Karena untuk mengawal kebijakan pusat Kemen PAN-RB.
Ada 6 (enam) aspek area menuju WBK, antara lain manajemen perubahan, manajemen pelaksana, penguatan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan area pelayanan publik.
Ketua YLKI Sumsel, Dr RM Taufik Husni menilai, sejauh ini untuk segi pelayanan BBPOM cukup baik dan diakui WBK, karena untuk penerapan zero pungutan sudah sejak lama.
Namun, untuk sisi lain seperti tindakan sidak yang di lakukan BBPOM di lapangan akhir-akhir puasa kemarin belum cukup memuaskan bagi masyarakat, terutama untuk para pelaku usaha.
Berdasarkan data laporan masuk di YLKI Sumsel, ada ketidakpuasan dan ketidak senangan terhadap tindakan atau penemuan BBPOM yang langsung menvonis, ekskusi hingga menghanguskan makanan yang mengandung formalin.
“Hal ini sangat disayangkan, BBPOM harusnya mengevaluasi apabila ada kegiatan yang sifatnya sidak ataupun mengambil suatu keputusan. Apa yang di lakukan itu, belum tentu koordinasi memenuhi persyaratan. YLKI bukan hanya melihat sisi penegakan hukum, tapi juga dilihat dalam menjaga martabat produsen. Walaupun kepentingan kami (YLKI) membela konsumen,” ungkap Taufik di sela acara deklarasi zona integritas BPOM menuju WBK, Jumat (11/6/2021).
“Harusnya BBPOM menjaga martabat produsen dalam rangka kelangsungan pelaku usaha tersebut.
Karena atas kejadian kemarin, pelaku usaha drop,” tambah Taufik.
Dirinya juga menyarankan agar BBPOM Palembang banyak berkoordinasi dengan pihak-pihak berkompeten di bidangnya.
Kepala BBPOM Palembang, Martin Suhendri menyampaikan, BBPOM tetap menjunjung tinggi integritas serta enam aspek perubahan kebijakan Kemen PAN-RB.
“Alhamdulillah, BBPOM mendapat dukungan stakeholder, terlebih kepada pelaku usaha. BBPOM juga meminta dukungan dari masyarakat Sumsel supaya bisa menuju WBK dari Kemenpan RB,” ucapnya.
