HALOPOS.ID/JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus memperkuat strategi penanganan kemiskinan dengan membenahi akurasi dan integrasi data. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai program bantuan dan intervensi sosial yang dijalankan pemerintah daerah dapat semakin tepat sasaran.
Upaya itu dilakukan melalui kunjungan kerja dan audiensi jajaran Pemkab Jember ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember, Lingga Diputra, mengatakan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan data kemiskinan daerah dengan sistem pendataan yang digunakan BPS.
Menurutnya, Pemkab Jember membutuhkan arahan BPS agar berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan dapat terintegrasi dengan sistem data nasional.
“Kami berkonsultasi dan memohon arahan serta masukan dari BPS pusat. Tujuannya, agar berbagai program pengentasan kemiskinan yang tengah dijalankan Pemkab Jember dapat berjalan selaras dan terintegrasi dengan BPS,” ujar Lingga.
Ia menjelaskan, Pemkab Jember selama ini telah menjalankan berbagai program intervensi sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu. Kebijakan tersebut diarahkan melalui dua pendekatan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin sekaligus mendorong peningkatan pendapatan bagi warga miskin yang memiliki potensi produktif.
Salah satu bentuk intervensi yang telah berjalan adalah layanan Homecare yang menyasar kebutuhan masyarakat secara langsung.
Namun, Pemkab Jember melihat masih ada berbagai program dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum seluruhnya tercatat secara optimal dalam basis data statistik nasional.
Dari audiensi tersebut, Pemkab Jember memperoleh informasi mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi atau Singosari milik BPS.
Sistem tersebut dapat menjadi sarana untuk mencatat berbagai program dan kegiatan intervensi sosial yang dilaksanakan OPD di daerah sehingga dapat terintegrasi dalam sistem pengelolaan data BPS.
Bagi Pemkab Jember, integrasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program pemerintah memiliki rekam data yang jelas. Dengan begitu, evaluasi terhadap dampak program penanggulangan kemiskinan juga dapat dilakukan secara lebih terukur.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan segera bersurat resmi ke BPS Provinsi Jawa Timur agar Pemkab Jember diberikan akses ke aplikasi. Dengan integrasi ini, seluruh intervensi yang disalurkan pemkab dapat terdata secara akurat, sehingga dampaknya benar-benar efektif menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember,” pungkas Lingga.
Penguatan integrasi data ini diharapkan menjadi fondasi bagi Pemkab Jember untuk menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang semakin terarah, terukur, dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Laporan : Bagus
