HALOPOS.ID|PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kembali memperkuat terhadap tata kelola dan pelayanan publik. Hal itu dibuktikan saat menerima Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) RI dalam agenda Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan entry meeting ini menjadi pintu awal dari rangkaian pengawasan reguler yang akan dilakukan tim Itjen Kemendagri selama delapan hari ke depan di lingkungan Pemprov Sumsel. Langkah ini diambil guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, menyambut baik kedatangan tim pengawas pusat tersebut. Dalam arahannya, ia mengimbau seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kooperatif dan responsif selama proses pengawasan berlangsung.
“Selamat datang di Sumatera Selatan. Saya berharap rekan-rekan OPD mendengarkan dengan saksama seluruh arahan dan teknis yang disampaikan oleh tim. Kepada seluruh OPD, wajib proaktif memberikan data dan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran pengawasan ini,” tegas Edward Candra.
Sementara itu, Pengendali Mutu Itjen Kemendagri RI, Bachtiar Sinaga, S.E., M.M., menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan Pemprov Sumsel dalam menerima kunjungan kerja tim pengawas. Bachtiar menjelaskan bahwa sebelum entry meeting ini, pihak Itjen Kemendagri telah terlebih dahulu menerjunkan tim untuk melakukan survei pendahuluan pada 5–7 Agustus 2026 lalu.
“Terima kasih kepada Pemprov Sumsel yang telah menerima kedatangan kami. Pengawasan yang akan berlangsung selama delapan hari ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa program yang diselenggarakan Pemda telah berjalan secara efektif dan efisien. Dukungan data dari daerah sangat kami harapkan,” ujar Bachtiar.
Pengawasan menyeluruh yang dilakukan Itjen Kemendagri mencakup sejumlah aspek krusial, mulai dari pengawasan umum terhadap pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga kerja sama daerah.
Tak hanya itu, tim pengawas juga menyasar aspek teknis guna menguji kinerja perangkat daerah, khususnya dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor-sektor pelayanan dasar masyarakat.
Pengawasan ketat turut diberlakukan pada pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Melalui evaluasi berkala ini, Pemprov Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, mengoptimalkan kinerja OPD, serta memastikan hadirnya pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Laporan : Adi
