Pemprov Sumsel BPKP Perkuat Sinergi Kawal Pembangunan

Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan, Farid Firman, di Ruang Tamu Gubernur, Senin (28/9/2026).
Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan, Farid Firman, di Ruang Tamu Gubernur, Senin (28/9/2026).

HALOPOS.ID|PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan, Farid Firman, di Ruang Tamu Gubernur, Senin (28/9/2026).

Pertemuan silaturahmi tersebut membahas penguatan sinergi pengawasan dan pembangunan daerah di Sumatera Selatan.

Gubernur Herman Deru menyambut baik kehadiran Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumsel yang baru. Ia berharap kolaborasi Pemprov Sumsel dan BPKP semakin solid untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

“Terima kasih atas silaturahminya. Kehadiran Kepala BPKP yang baru tentu membawa semangat baru dalam mengawal pembangunan di Sumatera Selatan,” ujar Herman Deru.

Herman Deru menegaskan, di tengah keterbatasan fiskal daerah, pengelolaan keuangan yang cermat dan efektif menjadi kunci agar program-program prioritas tetap berjalan optimal.

“Jadi bagaimana kita mengelola kondisi yang ada agar semua program tetap berjalan. Kuncinya ada di pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Farid Firman mengapresiasi kebijakan dan langkah pembangunan yang dijalankan Gubernur Herman Deru.

Menurutnya, BPKP hadir untuk mendukung dan mengawal kebijakan Pemprov Sumsel agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

“Sinergi ini penting untuk memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumsel,” kata Farid.

Melalui pertemuan ini, Pemprov Sumsel dan BPKP berkomitmen memperkuat koordinasi dalam pengawasan keuangan daerah demi mewujudkan pembangunan yang transparan dan berkelanjutan.