MAKSIMALISASI pengelolaan sumber daya alam dan sejumlah aset yang ada di Kota Palembang, harus difungsikan secara maksimal.
HALOPOS.ID|PALEMBANG – Walikota Palembang H Harnojoyo, mengatakan terkait aset dan SDA yang dimiliki masyarakat Kota Palembang, perlu dikelola secara maksimal dan terarah.
“Artinya kita harus mampu membangun _minside_ untuk mengelola SDA yang ada secara maksimal. Dengan demikian, hasilnya bisa diarahkan ke sektor wisata yang berdaya saing tinggi,” ujar Walikota Palembang melalui staf ahli bidang keuangan, pendapatan daerah, hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), Altur Febriansyah SH MSi, di Kafe Rajo Tentro Bekang Dam II Sriwijaya Palembang, Sabtu (18/11/2021).
Dalam acara Dialog Publik Forum Palembang Bangkit itu, Walikota, mengatakan bahwa apabila pengelolaan sejumlah aset yang ada itu dapat difungsikan secara maksimal dan berdaya saing tinggi, maka nilai fungsinya bisa dimanfaat masyarakat secara nasional dan internasional.
Terkait esensi itu, Ketua Forum Palembang Bangkit (FPB) Sumatera Selatan Idham Rianom SSOs, mengatakan aset-aset sumberdaya alam itu harus dikelola secara bersama.
“Pemprov atau pemkot tak mampu berdiri sendiri untuk mengelola aset-aset sumber daya alam yang ada. Karena itu diperlukan sinergisitas dengan semua pihak yang ada,” ujar Idham didampingi Sekretaris FPB Sumsel Idham Abubakar.
Idham berharap agar semua pihak dari berbagai profesi dapat menyatukan sikap untuk pengelolaan aset wisata yang ada, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Dampaknya sangat baik bagi peningkatan ekonomi rakyat. Kita berharap agar pengelolaan aset wisata bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Idham Rianom.
Dalam dialog publik yang dihadiri Sultan Mahmud Badaruddin IV Jayowikramo RM Fauwas Diraja SH MKn, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palembang Ir H Isnaini Madani MT, praktisi hukum senior Prof Rasyid Ariman SH MH, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Toni SKom, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua Paguyuban Palembang, dan mahasiswa se-Kota Palembang.
Sementara itu dalam dialog publik tersebut, Prof Rasyid Ariman, mengatakan bahwa untuk mengelola aset daerah harus diatur dengan komposisi hukum. “Sebab hukum dapat mengatur perilaku manusia secara profesional, sehingga aset-aset yang ada bisa dikelola untuk pengembangan wisata kita. Dengan demikian eksistensinya dapat dikenal secara nasional, bahkan dikenal hingga ke dunia internasional,” ujar Rasyid.
Nilai itu, kata Rasyid, dapat diwujudkan, sepanjang nilai-nilai hukum dapat disinergikan dengan manusia dan sumberdaya alam yang ada.
Sementara pembicara lainnya Toni Skom, mengatakan bahwa suatu ketika nanti manusia akan bisa menikmati kawasan wisata di mana pun melalui teknik digital. “Di mana pun aset wisata yang ada dapat dilihat secara digital, tanpa harus pergi ke wilayah yang kita tuju. Kuncinya masyarakat harus menguasai teknologi melalui peningkatan pendidikan,” kata Toni.
Di sisi lainnya, pengasuh Ponpes Tauhidil Muchlisin dan Penasihat FPB Sumsel KH Abah Yuris Al-Palimbani AH SH, menyatakan untuk mengelola sumber daya alam yang ada, dibutuhkan tokoh-tokoh yang berdedikasi agama.
“Dengan memiliki akhlak yang baik, maka pengelolaan sumber daya alam itu dapat dikelola dengan jujur dan terarah. Dengan demikian hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kejujuran ini pula yang kita butuhkan,” ujar Abah Yuris.
Nilai agama, katanya, dapat membentuk jiwa manusia yang baik dan jujur. Dengan kejujuran itulah akhirnya bisa diwujudkan masyarakat madani yang sejahtera. “Jadi SDM yang ada ini diharapkan dapat kita kelola dengan takaran akhlak yang mulia,” ujar Abah Yuris.
Sedangkan Isnaini Madani menjelaskan tentang aset-aset wisata yang ada. Misalnya melakukan pengelolaan Sungai Musi secara maksimal dan profesional. “Misalnya mengelola dan memberikan kesempatan masyarakat untuk memahami nilai-nilai wisata yang ada, sehingga dapat difungsikan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Isnaini.
Sementara dalam perbincangan dengan SMB IV Jayowikramo RM Fauwas Diraja, mengatakan bahwa pengelolaan aset wisata yang ada harus menyatu dengan nilai-nilai tradisi daerah.
“Banyak tradisi kita yang sudah dikenal masyarakat di luar daerah. Namun selama ini tidak dimunculkan kembali,” kata Fauwas Diraja.
Baik aktivitas tradisi pentas Dulmuluk, tradisi kain songket yang namanya sudah diakui dunia milik Malaysia. “Padahal kain songket itu asli milik _wong Pelembang_. Kok kenapa pihak luar mengatakan songket itu milik Malaysia? Ini sangat menyakitkan,” ujar Fauwas dengan mimik prihatin.
Dialog Publik Forum Palembang Bangkit itu dihadiri sejumlah tokoh, antara lain, penasihat FPB Sumsel H Yunani Abuhasan, Kemas Sofyan Abdullah, Ria Borjun, Srikandi FPB Sumsel, antara lain Rahayu Ali SPd, Teteh Ija, Teresia Ona, Ika Leksi, Ali Akbar, Lana, serta sejumlah tokoh lainnya. (**)
Laporan Suryadinata
Editor Anto Narasoma
