HALOPOS.ID/JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan daerah. Sinergi tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program pembangunan Jember dengan prioritas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan koordinasi itu dibahas dalam pertemuan Bupati Jember Muhammad Fawait bersama anggota Komisi II DPR RI dan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (15/10/2026).
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan program Rebuan, kanal komunikasi yang disediakan Kemendagri setiap Rabu untuk menghubungkan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Melalui program tersebut, kepala daerah dapat menyampaikan berbagai kendala penyelenggaraan pemerintahan, kebutuhan pembangunan, hingga persoalan yang memerlukan intervensi kementerian atau lembaga terkait.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menjelaskan bahwa program Rebuan dirancang untuk mempermudah koordinasi sekaligus memangkas hambatan birokrasi dalam penyelesaian persoalan daerah.
“Kepala daerah tidak lagi terkendala masalah birokrasi panjang atau jarak fisik untuk mengurus persoalan daerah ke pusat,” ujar Cheka.
Menurutnya, mekanisme komunikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membahas beragam kebutuhan daerah, mulai dari peningkatan pelayanan pemerintahan hingga pembangunan infrastruktur jalan.
Persoalan yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah maupun kementerian lainnya dapat dikoordinasikan melalui jalur tersebut. Dengan demikian, penanganan masalah yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor diharapkan berjalan lebih cepat dan efektif.
Kemendagri juga berupaya memastikan setiap persoalan yang disampaikan pemerintah daerah mendapatkan tindak lanjut, termasuk sebelum agenda Rebuan pada pekan berikutnya.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyambut baik kunjungan anggota Komisi II DPR RI bersama jajaran Kemendagri. Ia menilai komunikasi langsung antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan serta mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat Jember.
Fawait menegaskan, keselarasan arah kebijakan menjadi modal penting agar program pemerintah kabupaten dapat berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional.
“Karena kebetulan antara presiden dan bupatinya satu partai, sehingga insyaallah apa yang menjadi cita-cita besar Presiden untuk menjadi program prioritas nasional juga sama dengan program prioritas yang ada di kabupaten,” kata Fawait.
Ia menyebut sejumlah sektor yang menjadi perhatian Pemkab Jember meliputi pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sinkronisasi program tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri. Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan program prioritas sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain menyelaraskan program pembangunan, penguatan sinergi pusat dan daerah juga diarahkan untuk menjawab persoalan kemiskinan di Kabupaten Jember.
Berdasarkan data yang disampaikan, Jember merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin absolut terbanyak kedua di Jawa Timur.
Kondisi tersebut menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan terpadu. Pemerintah daerah perlu memperkuat program pengentasan kemiskinan, sementara koordinasi dengan pemerintah pusat diharapkan membuka ruang dukungan kebijakan sesuai kebutuhan daerah.
Pemkab Jember juga menempatkan revitalisasi sekolah, optimalisasi lahan pertanian, serta pengembangan layanan administrasi kependudukan sebagai bagian dari agenda pembangunan.
Berbagai sektor tersebut berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar program yang dijalankan lebih terarah dan memberikan dampak nyata.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah turut menjadi perhatian dalam penataan ruang, pembangunan perumahan, dan penguatan ketahanan pangan di Jember.
Pemkab Jember telah memetakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga keberadaan lahan pertanian produktif.
Pemerintah daerah juga memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar lahan yang menopang produksi pangan tidak terus tergerus oleh ekspansi pembangunan dan perumahan.
Kebijakan tersebut perlu berjalan beriringan dengan upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, termasuk melalui dukungan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dengan demikian, pengembangan kawasan perumahan dapat tetap memperhatikan keseimbangan tata ruang dan keberlanjutan sektor pertanian.
Melalui koordinasi bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri, Pemkab Jember berharap berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat memperoleh dukungan yang tepat dari pemerintah pusat.
Pemanfaatan kanal komunikasi Rebuan juga diharapkan mempermudah penyampaian persoalan daerah, mempercepat koordinasi lintas kementerian, serta memperkuat sinkronisasi kebijakan.
Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember untuk memastikan pembangunan tidak hanya selaras dengan prioritas nasional, tetapi juga mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan.
Laporan : Bagus
