HALOPOS.ID/JEMBER – Kabupaten Jember mendapat dukungan pemerintah pusat senilai sekitar Rp 500 miliar untuk memperkuat sektor kesehatan, kelautan dan perikanan, serta peternakan. Kepastian tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait setelah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Dukungan terbesar dialokasikan untuk revitalisasi fasilitas kesehatan dengan nilai sekitar Rp 400 miliar. Program yang direncanakan mulai berjalan pada 2027 itu mencakup pembenahan puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Jember.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, dukungan tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat fasilitas medis yang selama ini melayani masyarakat di berbagai wilayah.
“Alhamdulillah, kami bisa memastikan bahwa tahun 2027 akan dimulai revitalisasi puskesmas dan juga revitalisasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember,” kata Fawait.
Ia menyebut, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah.
Kepastian mengenai rencana revitalisasi itu diperoleh setelah Fawait bertemu dengan dua wakil menteri kesehatan, yakni Benyamin Paulus Octavianus dan Dante Saksono Harbuwono.
Revitalisasi fasilitas kesehatan menjadi salah satu fokus utama dukungan pemerintah pusat untuk Kabupaten Jember. Daerah ini memiliki 50 puskesmas yang tersebar di 31 kecamatan serta tiga rumah sakit daerah yang dikelola pemerintah kabupaten.
Ketiga rumah sakit tersebut adalah RSD dr. Soebandi di Kecamatan Patrang, RSD Balung, dan RSD Kalisat.
Dengan dukungan anggaran sekitar Rp 400 miliar, revitalisasi diharapkan dapat memperkuat sarana dan prasarana kesehatan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
Program tersebut juga berpotensi mendukung berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperluas akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan medis dengan biaya terjangkau.
Berdasarkan data per 1 Oktober 2026, cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Jember telah mencapai 98,69 persen atau 2.613.815 jiwa dari total penduduk sebanyak 2.648.587 jiwa.
Capaian tersebut menjadi salah satu landasan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat akses layanan kesehatan, baik melalui fasilitas medis maupun pelayanan langsung kepada masyarakat.
Selain memperkuat fasilitas kesehatan, Pemerintah Kabupaten Jember menjalankan program layanan kesehatan yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satunya melalui layanan *home care* dengan konsep dokter keluarga. Program ini ditujukan bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah, termasuk kelompok masyarakat rentan.
Layanan tersebut didukung 50 unit kendaraan, terdiri atas 10 mobil baru dan 40 kendaraan yang dialihfungsikan dari organisasi perangkat daerah serta kecamatan.
Sebanyak 1.200 tenaga kesehatan bertugas secara bergiliran untuk memberikan pelayanan selama 24 jam.
Program home care menyasar sejumlah kelompok prioritas, antara lain warga kurang mampu, lansia dengan penyakit kronis, ibu hamil berisiko tinggi, penyandang disabilitas, serta balita yang mengalami stunting.
Pemkab Jember juga meluncurkan program Mobil Cinta pada 8 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan dua tahun pelaksanaan UHC.
Program ini menyediakan transportasi gratis bagi pasien kurang mampu atau peserta UHC kelas III yang telah dinyatakan sehat dan layak pulang oleh dokter.
Sebanyak 38 unit kendaraan disiapkan untuk mendukung layanan tersebut. Saat peluncuran, 31 unit telah tersedia, sedangkan tujuh unit lainnya direncanakan menyusul.
Mobil Cinta berfungsi mengantarkan pasien dari rumah sakit menuju rumah masing-masing. Layanan ini bukan untuk penanganan kegawatdaruratan medis yang menjadi fungsi ambulans.
Berbagai program tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan revitalisasi fasilitas kesehatan agar masyarakat Jember memperoleh pelayanan yang semakin mudah dijangkau.
Dukungan pemerintah pusat untuk Jember tidak hanya menyasar sektor kesehatan. Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna membuka akses bantuan bagi nelayan laut dan pelaku usaha perikanan air tawar.
Menurut Fawait, bantuan yang disiapkan berupa peralatan untuk mengoptimalkan hasil perikanan dengan perkiraan nilai sekitar Rp 100 miliar.
Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Fawait menyebut dukungan lintas sektor itu sebagai kabar baik bagi Kabupaten Jember, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.
“Ini adalah kado di Hari Sumpah Pemuda untuk Kabupaten Jember. Perhatian Presiden Prabowo kepada daerah tidak perlu diragukan lagi,” ujar Fawait.
Meski demikian, bantuan perikanan tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme dan ketentuan program dari kementerian terkait.
Selain sektor kesehatan dan perikanan, Pemkab Jember juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian mengenai rencana bantuan bagi peternak unggas, domba, dan sapi pada 2026–2027.
Fawait menilai penguatan sektor peternakan penting karena banyak pelaku usaha tersebut berada di wilayah perdesaan. Dukungan pemerintah diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas usaha sekaligus memperkuat pendapatan keluarga peternak.
Sektor peternakan juga dinilai memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Apabila produktivitas meningkat dan usaha berkembang, manfaatnya diharapkan dapat dirasakan oleh peternak maupun masyarakat yang terlibat dalam rantai usaha tersebut.
Pemerintah Kabupaten Jember berharap koordinasi dengan kementerian terkait dapat menghasilkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Secara keseluruhan, dukungan pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp 500 miliar tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi produktif di Kabupaten Jember.
Revitalisasi fasilitas kesehatan menjadi agenda utama yang direncanakan mulai berjalan pada 2027. Sementara itu, dukungan untuk sektor perikanan dan peternakan diharapkan memperluas kesempatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Laporan : Bagus
