HALOPOS.ID|PALEMBANG – Musyawarah Daerah (Musda) III Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsle) yang berlangsung Jumat, 30 Oktober 2026 di Ruang Rapat Parameswara, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang telah memilih Ketua KPPI Sumsel yang baru, Hj. Zaitun, S.H., M.Kn.,
Dalam Musda yang yang dipimpin Ketua Bidang Organisasi DPP KPPI Athea Sarastiani, Zaitun yang juga anggota DPRD Provinsi Sumsel terpilih secara aklamasi. Selanjutnya dilantik sebagai Ketua DPD KPPI Sumsel periode 2026 – 2031 didampingi Sekretaris Aina Rumiyati Aziz dan Bendahara Salma Assegaff. Zaitun terpilih menggantikan Ketua DPD KPPI Sumsel periode sebelumnya, Anita RA Noeringhati.
Musda III DPD KPPI Sumsel yang berlangsung satu hari tersebut juga dihadiri Dwi Setya Pratiwi Koordinator Wilayah DPP KPPI, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Anggota DPR Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Sumsel Kartika Sandra Desi yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel, beberapa anggota DPRD Sumsel dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa.
Usai pelantikan yang menjadi langkah awal konsolidasi perempuan politik lintas partai di Sumatera Selatan, Zaitun mengungkapkan rasa senang dan syukurnya atas terlaksananya Musda dan pelantikan. Seraya berharap KPPI ke depan tidak hanya menjadi organisasi formal, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi kemajuan perempuan di bidang politik.
“Harapannya, kehadiran KPPI tidak sekadar menjadi organisasi formal, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perempuan di bidang politik,”, kata politisi dari Partai Gerindra
Zaitun menjelaskan, tahapan selanjutnya setelah pelantikan adalah pembentukan kepengurusan KPPI Sumsel melibatkan kader-kader perempuan dari berbagai partai politik. KPPI Sumsel telah menyurati fraksi-fraksi di DPRD Sumatera Selatan agar masing-masing partai mengirimkan lima utusan perempuan untuk bergabung dalam kepengurusan.
“Surat permintaan dari KPPI telah telah kami sampaikan kepada pengurus partai politik melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sumatera Selatan”, ujarnya.
Musda sendiri mendapat perhatian besar kader perempuan partai politik yang dibuktikan dengan wakil atau kader dari16 partai politik dalam kegiatan. Dengan keberagaman ini, Zaitun mengharapkan menjadi kekuatan untuk membangun sinergi dan memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan.
Pendidikan Politik
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, Zaitun ingin KPPI Sumsel dapat menjadi motor penggerak peningkatan peran perempuan dalam politik di Bumi Sriwijaya. “Tentu kami memerlukan dukungan dari partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat agar program-program yang disusun dapat berjalan efektif”, ujarnya.
Menurutnya, jika konsolidasi lintas partai terjaga dan program peningkatan kapasitas berjalan konsisten, KPPI Sumsel berpeluang melahirkan lebih banyak perempuan politik yang berkualitas, berintegritas, dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.
Ke depan Ketua KPPI Sumsel berharap perempuan-perempuan yang bergabung di partai politik harus memiliki wawasan, pengetahuan, dan kemampuan yang memadai agar dapat menjalankan peran politik secara aktif dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. “Perempuan yang terjun ke politik, menurutnya, tidak cukup hanya hadir untuk memenuhi keterwakilan, tetapi harus siap berkontribusi secara substantif”, pesannya.
Salah satu harapan utama Zaitun adalah agar kegiatan pendidikan politik, bimbingan teknis (bimtek), serta pelatihan bagi kader perempuan terus diadakan. Ia menilai kegiatan semacam itu sangat bermanfaat untuk membuka wawasan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kapasitas perempuan yang terlibat dalam politik.
Melalui kepengurusan baru ini, KPPI Sumsel diharapkan semakin memperkuat konsolidasi lintas partai, mendorong peningkatan kualitas kader perempuan, serta menghadirkan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan kehidupan demokrasi di Indonesia.
Agenda KPPI Sumsel
Setelah Musda dan terbentuknya kepengurusan baru, KPPI Sumsel menyiapkan sejumlah agenda. Pertama, memperkuat konsolidasi lintas partai. Kehadiran 16 partai politik dalam Musda menjadi modal awal. KPPI Sumsel akan merangkul kader perempuan dari seluruh partai agar sinergi terjaga dan ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan semakin luas.
Kedua, menggelar pendidikan politik, bimtek, dan pelatihan. Kegiatan ini diharapkan berlangsung berkelanjutan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan kader perempuan dalam menjalankan peran politik secara aktif.
Ketiga, meningkatkan kualitas kader perempuan. Zaitun menekankan bahwa perempuan politik harus memiliki bekal yang memadai agar kehadirannya memberi manfaat bagi semua masyarakat.
Keempat, memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan demokrasi. KPPI Sumsel tidak ingin hanya menjadi organisasi formal, tetapi hadir dengan program yang dirasakan manfaatnya.
Kelima, mengikuti Kongres Nasional KPPI. Perwakilan KPPI Sumsel dijadwalkan hadir dalam Kongres Nasional KPPI di Jakarta pada akhir November 2026.
Untuk Kongres Nasional KPPI tersebut, Zaitun menjelaskan, Kongres Nasional tersebut menjadi forum penting bagi organisasi. “KPPI Sumsel akan mempersiapkan keikutsertaan perwakilan Sumsel dalam kongres diharapkan dapat membawa aspirasi perempuan politik daerah ke tingkat nasional. Dengan begitu, persoalan dan kebutuhan perempuan di Sumatera Selatan dapat ikut menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan organisasi”, katanya.
Mengenal KPPI
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) adalah organisasi atau wadah bersama bagi perempuan yang berkiprah di dunia politik, baik anggota partai, kader, maupun perempuan yang menjadi wakil rakyat. Sebagai kaukus, KPPI bersifat lintas partai. Anggotanya berasal dari berbagai partai politik, tetapi bersatu dalam tujuan yang sama, yakni memperkuat peran dan keterwakilan perempuan dalam politik.
Keberadaan KPPI tidak terlepas dari upaya mendorong keterwakilan perempuan, termasuk kebijakan afirmasi yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan partai politik dan daftar calon legislatif. Dalam praktiknya, mewujudkan keterwakilan itu tidak mudah. Perempuan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses terhadap jaringan politik, sumber daya, dan pengalaman. Karena itu, kaukus seperti KPPI hadir sebagai ruang saling dukung, berbagi pengalaman, dan memperkuat kapasitas.
Secara umum, peran KPPI mencakup beberapa hal:
Wadah konsolidasi. Menyatukan perempuan politik dari berbagai partai tanpa memandang perbedaan afiliasi. Penguatan kapasitas. Menyelenggarakan pendidikan politik, pelatihan, dan bimbingan teknis bagi kader perempuan.
Advokasi. Mendorong lahirnya kebijakan dan keputusan politik yang berpihak pada perempuan dan kepentingan masyarakat.
Kaderisasi. Menyiapkan generasi baru perempuan politik yang berkualitas.“Untuk kehadiran kita, perwakilan Sumsel diharapkan dapat membawa aspirasi perempuan politik daerah ke tingkat nasional,” tutupnya.
Laporan : Adi
