HALOPOS.ID|MUSI RAWAS – Era sumur minyak rakyat yang bekerja sembunyi-sembunyi di Sumatera Selatan resmi berakhir. Gubernur Sumsel H. Herman Deru melepas pengiriman minyak perdana PT Hamparan Anugerah di Kecamatan Muara Lakitan, Musi Rawas, Jumat (30/10/2026).
Minyak tersebut dikirim dari Stasiun Pengumpul PT Hamparan Anugerah kepada PT Seleraya Merangin Dua sebagai pembeli.
Herman Deru menegaskan, peresmian ini adalah bukti bahwa negara hadir memberikan kepastian hukum bagi pengelola sumur masyarakat. Hal ini dimungkinkan setelah terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 di era Menteri Bahlil.
Menurutnya, Sumsel sejak dulu dikenal sebagai daerah penghasil minyak, bahkan aktivitas pengeboran sudah ada sejak zaman Belanda. Namun karena terkendala legalitas, banyak yang terpaksa beroperasi secara ilegal.
“Yang tadinya ilegal, sekarang dilegalkan dengan prosedur yang benar. Diawali dengan verifikasi, sehingga pekerja tidak perlu lagi takut-takut. Ini kemajuan besar,” kata Herman Deru.
Wajib Jaga Lingkungan dan Rekrut Warga Sekitar
Gubernur memberikan dua catatan penting. Pertama, soal tenaga kerja. Ia meminta manajemen PT Hamparan Anugerah tidak mendatangkan pekerja dari luar, melainkan memberdayakan warga Muara Lakitan dan Musi Rawas.
Kedua, soal lingkungan. Ia mengingatkan agar keuntungan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian alam.
“Jangan sampai kita hari ini untung, tapi anak cucu kita yang menanggung kerusakan. Tata lingkungan harus dijaga ketat,” tegasnya.
Herman Deru juga menitip pesan kepada PT Seleraya Merangin Dua untuk terus membina pekerja agar menerapkan standar keselamatan kerja yang tinggi.
Ia optimistis, jika dikelola dengan benar, sektor ini akan menjadi mesin baru untuk mendongkrak PAD Sumsel sekaligus mengurangi pengangguran.
Direktur Utama PT Hamparan Anugerah Abul Tolib menyambut baik dukungan Pemprov. Ia menyebut pengiriman perdana ini adalah buah dari proses panjang yang penuh tantangan.
“Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah awal tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa sumur rakyat bisa dikelola secara profesional, aman, dan memberi manfaat bagi negara dan masyarakat,” ujar Abul Tolib.
Laporan : Adi
