HALOPOS.ID/JEMBER – Kabupaten Jember kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Jember resmi dipersiapkan menjadi **pilot project Badan Pusat Statistik (BPS) RI** dalam implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sekaligus pengembangan penyediaan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulanan.
Kepercayaan tersebut diperoleh setelah Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait bersama Kepala BPS Kabupaten Jember, Peni Dwi Wahyu Winarsih, melakukan audiensi dengan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di kantor BPS RI pada 7 Juli 2026.
Penunjukan Jember sebagai daerah percontohan menjadi pencapaian penting sekaligus menempatkan kabupaten ini sebagai salah satu rujukan bagi daerah lain, khususnya di kawasan Tapal Kuda, dalam penguatan tata kelola data statistik dan penanggulangan kemiskinan berbasis data.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Fawait menjelaskan bahwa Jember merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur yang masih menghadapi tantangan angka kemiskinan cukup tinggi. Karena itu, pemerintah daerah menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan melalui penyediaan data yang akurat dan terintegrasi.
Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah verifikasi lapangan terhadap **96.489 keluarga pada kelompok desil 1**. Verifikasi tersebut difokuskan untuk memastikan kondisi penerima bantuan sosial, mulai dari status masih hidup, meninggal dunia, hingga perpindahan domisili, sehingga penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Selain melakukan verifikasi, Pemkab Jember juga mulai membangun sistem satu data bantuan sosial yang memuat riwayat bantuan yang diterima setiap individu. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk intervensi yang paling tepat agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
“Verifikasi desil 1 dikelompokkan menjadi usia produktif di bawah 60 tahun dan usia tidak produktif, 60 tahun ke atas. Selanjutnya akan diberikan pelatihan pekerja migran untuk mereka yang produktif sehingga dapat berkontribusi di pasar kerja,” ujar Gus Fawait.
Pemerintah Kabupaten Jember juga mengintegrasikan berbagai program strategis lainnya, seperti percepatan penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu, peningkatan produktivitas tenaga kerja, hingga penguatan program kesejahteraan masyarakat.
Menurut Gus Fawait, hasil verifikasi masyarakat yang telah meninggal dunia akan segera ditindaklanjuti melalui penerbitan surat kematian dan pembaruan administrasi kependudukan. Begitu pula data warga yang telah berpindah domisili akan segera diperbarui agar kualitas basis data semakin akurat.
“Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember semoga dapat menjadi pertimbangan untuk perhitungan kemiskinan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pelaksanaan **Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)** merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN menjadi sistem integrasi berbagai basis data sosial yang terus diperbarui secara dinamis.
Ia menambahkan, pelaksanaan **Sensus Ekonomi 2026** juga akan menghasilkan berbagai variabel sosial ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memperbarui DTSEN. Karena itu, seluruh pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan penuh agar seluruh masyarakat dapat terdata dengan baik.
“Peran RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan menjadi sangat penting dalam memastikan seluruh masyarakat telah didata,” ujar Amalia.
Lebih lanjut, Amalia menyampaikan bahwa Jember dinilai memiliki kesiapan untuk menjadi daerah percontohan dalam implementasi DTSEN sekaligus pengembangan penyediaan data PDRB triwulanan.
“Lakukan proses diskusi dalam pengumpulan data dengan pemerintah kabupaten. Hal ini dapat menjadi pilot project untuk perhitungan PDRB triwulanan,” ungkapnya.
Menanggapi kepercayaan tersebut, Gus Fawait menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung penyediaan data statistik melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Bahkan, Pemkab siap menerbitkan Surat Edaran Bupati apabila diperlukan guna memperkuat pelaksanaan program tersebut.
“Forum koordinasi rutin antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Jember akan dilaksanakan secara berkala untuk mendukung penyediaan data statistik sektoral,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Jember juga menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, melakukan pertemuan koordinasi secara berkala, menyampaikan data pendukung, menyerahkan hasil verifikasi dan validasi kepada BPS RI, serta mengoptimalkan perannya sebagai daerah percontohan nasional dalam pengembangan data PDRB triwulanan dan DTSEN.
Laporan : Bagus
