Oleh: Marshal
( Pengamat Sosial, Politik, dan Budaya; Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Daerah )
Ada ironi besar yang hingga hari ini masih menyelimuti Kabupaten Muara Enim. Di satu sisi, daerah ini berdiri di atas hamparan kekayaan alam yang luar biasa. Batu bara, minyak bumi, gas alam, panas bumi (geothermal), perkebunan, industri kehutanan, serta berbagai investasi strategis menjadikan Muara Enim sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi terbesar di Sumatera Selatan.
Kekayaan itu seharusnya menjadi modal utama untuk membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas layanan kesehatan, serta menghadirkan pembangunan yang merata. Namun kenyataan menunjukkan wajah yang berbeda.
Di tengah limpahan sumber daya alam yang dimiliki, Muara Enim justru berulang kali menjadi sorotan karena kasus korupsi yang menyeret para pemimpinnya sendiri.
Dalam rentang sekitar satu setengah dekade terakhir, empat sosok yang pernah menduduki kursi Bupati Muara Enim harus berhadapan dengan proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Sebuah fakta yang bukan hanya mencoreng citra pemerintahan daerah, tetapi juga melukai kepercayaan masyarakat yang selama ini menggantungkan harapan kepada para pemimpin yang mereka pilih melalui proses demokrasi.
Awal Mula Catatan Kelam
Nama pertama yang masuk dalam rangkaian tersebut adalah Muzakir, Bupati Muara Enim periode 2009–2014. Kasus hukum yang menjeratnya menjadi salah satu noda dalam perjalanan pemerintahan daerah.
Peristiwa itu semestinya menjadi pelajaran berharga bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa yang dapat digunakan sesuka hati, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, negara, dan hukum. Namun perjalanan waktu menunjukkan bahwa peringatan tersebut belum cukup untuk menghentikan lahirnya kasus-kasus berikutnya.
Ahmad Yani dan OTT yang Mengguncang Nasional
Satu dekade kemudian, Muara Enim kembali menjadi perhatian publik nasional.
Pada September 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim saat itu, Ahmad Yani.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim.
Nilai suap yang terungkap mencapai ratusan ribu dolar Amerika Serikat.
Publik dibuat tercengang. Proyek yang seharusnya menjadi sarana mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berubah menjadi ruang transaksi kepentingan.
Proses hukum kemudian membuktikan keterlibatan Ahmad Yani.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis pidana penjara dan denda sebagai konsekuensi hukum atas perbuatannya.
Juarsah: Harapan yang Berubah Menjadi Kekecewaan
Pasca kasus Ahmad Yani, harapan masyarakat sempat tumbuh kembali.
Banyak yang meyakini pergantian kepemimpinan akan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memulihkan kepercayaan publik yang telah terkoyak.
Harapan itu bertumpu kepada Juarsah yang naik menggantikan Ahmad Yani setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati.
Namun harapan tersebut tidak bertahan lama.
Pada tahun 2021, KPK menetapkan Juarsah sebagai tersangka dalam pengembangan perkara yang sama.
Ia diduga menerima hadiah atau janji terkait sejumlah proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.
Peristiwa ini semakin memperdalam luka masyarakat. Sebab yang tersandung bukan lagi pemimpin lama, melainkan sosok yang sebelumnya diharapkan menjadi bagian dari solusi.
Edison dan Babak Baru yang Mengkhawatirkan
Ketika masyarakat kembali menaruh harapan melalui Pilkada 2024, kabar mengejutkan kembali datang.
Bupati Muara Enim periode 2025–2030, Edison, dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK pada Juni 2026 bersama sejumlah pihak lainnya.
Hingga saat ini proses hukum masih berjalan dan status hukum para pihak yang diamankan masih menunggu penjelasan resmi dari KPK.
Karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi sebagai prinsip dasar negara hukum.
Namun terlepas dari bagaimana hasil akhirnya nanti, peristiwa tersebut kembali mengguncang kepercayaan publik.
Sekali lagi, kursi kepemimpinan tertinggi di Muara Enim dikaitkan dengan dugaan praktik korupsi.
Ketika Korupsi Menjadi Persoalan Sistemik
Jika satu kepala daerah terjerat korupsi, mungkin publik masih dapat memandangnya sebagai kegagalan individu.
Namun ketika kasus yang sama berulang dari satu periode ke periode berikutnya, persoalannya tidak lagi sesederhana kesalahan personal.
Korupsi yang terus berulang mengindikasikan adanya persoalan struktural yang lebih dalam.
Lemahnya pengawasan, budaya politik transaksional, tata kelola proyek yang rentan dimanipulasi, serta rendahnya transparansi dapat menjadi faktor yang membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum.
Yang lebih mendasar adalah membangun sistem pemerintahan yang mampu mencegah korupsi sejak awal, memperkuat mekanisme pengawasan, serta menumbuhkan budaya integritas dalam setiap lini birokrasi.
Negeri Kaya yang Menunggu Kebangkitan
Ironi terbesar Muara Enim adalah kenyataan bahwa daerah yang begitu kaya justru berulang kali dipermalukan oleh korupsi para pemimpinnya.
Padahal kekayaan alam yang dimiliki seharusnya mampu menghadirkan jalan yang baik, sekolah yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, lapangan kerja yang luas, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Karena itu, rentetan kasus yang terjadi harus menjadi momentum introspeksi bersama.
Bukan sekadar mencari siapa yang salah, melainkan membangun komitmen kolektif agar kesalahan yang sama tidak terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
Muara Enim sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya alam. Yang selama ini diuji adalah kualitas integritas para pengelola kekuasaan.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat berapa juta ton batu bara yang berhasil ditambang, berapa besar pendapatan daerah yang berhasil dihimpun, atau berapa lama seseorang menduduki kursi kekuasaan.
Sejarah hanya akan mengingat apakah amanah rakyat dijaga dengan kejujuran atau dikhianati oleh keserakahan.
Daerah ini telah terlalu kaya untuk terus-menerus miskin keteladanan.
Terlalu besar potensinya untuk terus terjebak dalam lingkaran persoalan yang sama.
Dan hingga hari ini, di tengah kekayaan alam yang melimpah ruah, Muara Enim masih menunggu satu hal yang nilainya jauh lebih mahal daripada seluruh kekayaan yang tersimpan di perut buminya: lahirnya kepemimpinan yang bersih, berintegritas, dan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Laporan : Edward Pusra
