Para Narsum FGD Fordes Beri Solusi Tangani Banjir di kota Palembang 

HALOPOS.ID|PALEMBANG — Persoalan banjir yang terus berulang di Kota Palembang kembali menjadi perhatian serius Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes).

Mengangkat tema “Palembang Banjir dan Banjir, Mau Sampai Kapan?”, forum yang di nahkodai Bagindo Togar Butar-butar tersebut menjadi wadah diskusi terbuka membedah akar persoalan banjir sekaligus merumuskan langkah konkret dalam penanganannya melalui Forum Grup Discussion (FGD) di Gedung DPD RI Perwakilan Sumsel, Kamis (7/5/2026) kemarin.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Wali Kota Palembang periode 2003–2013, Dr. Ir. H. Eddy Santana Putra, akademisi sejarah perkotaan Dr.Deddy Irwanto, serta Asisten III Pemerintah Kota Palembang Ir.H.Ahmad Bastari. Kehadiran para narasumber menghadirkan sudut pandang yang komprehensif, mulai dari aspek kebijakan, tata ruang kota, hingga peran aktif masyarakat dalam mengatasi persoalan banjir.

Eddy Santana Putra menegaskan bahwa persoalan banjir di Palembang tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah musiman semata. Menurutnya, banjir yang terus berulang menunjukkan masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, di samping belum optimalnya penanganan sistem drainase perkotaan.

“Jangan hanya menyalahkan pemerintah ketika banjir datang. Kesadaran masyarakat juga harus dibangun. Sampah yang dibuang sembarangan menjadi penyebab utama tersumbatnya gorong-gorong dan saluran air,” tegas Eddy Santana Putra di hadapan peserta forum.

Ia juga mengajak seluruh instansi pemerintahan, sekolah-sekolah, serta masyarakat luas untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Menurutnya, langkah sederhana seperti membersihkan sampah di sekitar rumah, kantor, dan saluran drainase merupakan tindakan kecil yang memiliki dampak besar dalam mencegah genangan air yang semakin parah saat hujan turun.

Sementara itu, Asisten III Pemkot Palembang Ahmad Bastari menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palembang terus berupaya melakukan normalisasi drainase dan peningkatan sistem pengendalian banjir di sejumlah titik rawan. Namun, ia mengakui upaya tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Di sisi lain, Dr.Deddy Irwanto menilai persoalan banjir di Palembang juga berkaitan erat dengan perubahan tata ruang kota yang semakin padat dan berkurangnya kawasan resapan air. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan berpotensi memperbesar risiko banjir di masa mendatang.

Melalui Forum Demokrasi Sriwijaya, muncul pesan kuat bahwa persoalan banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan saling menyalahkan. Diperlukan kolaborasi nyata antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun kesadaran lingkungan, memperbaiki sistem drainase, serta menata pembangunan kota secara berkelanjutan.

Sebab, jika persoalan sampah, drainase, dan tata ruang kota tidak segera dibenahi secara serius, maka pertanyaan “Palembang banjir, mau sampai kapan?” akan terus menjadi kegelisahan yang menghantui warga setiap musim hujan tiba.

Sedangkan pengamat politik Sumsel Bagindo Togar Butar-butar mengaku prihatin melihat persoalan banjir yang hingga kini belum ditangani secara menyeluruh dan sistematis oleh pemerintah kota Palembang .

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya telah ada upaya untuk menyampaikan persoalan tersebut agar segera ditindaklanjuti, namun hingga saat ini belum terlihat hasil yang signifikan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan mengingat intensitas hujan yang masih tinggi dan berpotensi menimbulkan banjir berulang. Ia menilai penanganan yang dilakukan selama ini belum bersifat komprehensif dan tidak menyentuh akar permasalahan.

“ Dengan FGD ini saya berharap ada solusi yang komperhensif yang di lakukan Pemkot Palembang dalam penanganan banjir di kota Palembang,”katanya

Laporan : Wawan Irawanto