HALOPOS.ID|SIDOARJO — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk menanggulangi praktik premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) bermasalah yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan iklim investasi. Langkah ini diputuskan dalam rapat koordinasi lintas instansi di Favehotel Sidoarjo, Selasa, (3/6/2025).
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menegaskan, pembentukan satgas menjadi respons atas keresahan publik dan pelaku usaha terhadap praktik ormas yang kerap bertindak di luar hukum.
“Satgas ini akan menjadi alat kendali untuk menciptakan stabilitas dan kepastian hukum di wilayah Sidoarjo. Tidak boleh ada ormas yang memaksakan kehendak dengan kekerasan,” kata Mimik.
Satgas terdiri atas unsur Forkopimda, Satpol PP, serta perangkat daerah. Mimik menyebut, fokus pengawasan akan menyasar empat titik rawan premanisme: perparkiran, pedagang kaki lima (PKL), aliran sungai, dan sektor UMKM.
“Parkir liar selama ini dikuasai preman hingga 75 persen. Padahal jika dikelola baik, ini potensi PAD,” ujarnya.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyebut, pembentukan satgas selaras dengan visi metropolitan Sidoarjo. Ia menilai ketertiban sosial menjadi prasyarat tumbuhnya indeks pertumbuhan ekonomi dan kesalihan sosial.
“Target kami, 2025 Sidoarjo bebas dari intoleransi dan gangguan trantib. Kearifan lokal harus dijaga, bukan dilukai,” kata Abdillah.
Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah menambahkan, penanganan premanisme menuntut koordinasi lintas lembaga. Ia mengusulkan empat langkah: koordinasi rutin, pertukaran informasi, aplikasi terintegrasi, dan penyelarasan SOP.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menegaskan bahwa ormas yang menyaru preman dan melakukan pemalakan harus ditindak tegas.
“Jangan beri ruang bagi mereka. Satgas harus aktif, bukan simbolik,” tegasnya.
Senada, Dandim 0816 Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo menyatakan kesiapan TNI mendukung operasi hingga ke pelosok desa. “TNI akan bergerak bersama demi Sidoarjo yang aman dan bersih dari premanisme,” ujarnya.
Dengan pembentukan satgas ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap wajah kota menjadi lebih ramah bagi investasi dan masyarakat. (*)
