HALOPOS.ID/JEMBER – Bupati Jember, Gus Fawait, menjadi narasumber dalam diskusi bertema kemiskinan di kawasan lahan produktif yang digelar di Universitas Jember pada Senin (13/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Soedjarwo ini dihadiri kalangan akademisi dan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam forum tersebut, Fawait menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di Jember masih menjadi tantangan besar dalam satu dekade terakhir, meskipun tren angkanya menunjukkan penurunan.
Menurutnya, titik krusial kemiskinan saat ini berada di wilayah pinggir hutan dan perkebunan yang belum tersentuh secara optimal oleh program pembangunan.
“Masalah utama hari ini ada di kawasan pinggir hutan dan kebun,” ujar Fawait.
Ia menilai keberadaan dua BUMN, yakni PTPN dan Perhutani, harus mampu mengambil peran strategis dalam membantu mengurai persoalan kemiskinan di wilayah tersebut.
Diskusi ini juga dianggap sebagai momentum penting untuk menyatukan gagasan lintas sektor guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
Fawait menegaskan, pemerintah daerah menargetkan tercapainya zero kemiskinan ekstrem pada tahun 2029.
“Target kita jelas, nol kemiskinan ekstrem di 2029, dan saat ini Jember sedang berproses menuju ke sana,” tegasnya.
Ia optimistis target tersebut dapat tercapai karena potensi daerah dinilai cukup besar untuk dikembangkan, salah satunya melalui program hutan sosial yang memiliki luasan puluhan ribu hektare.
Menurut Fawait, pengelolaan hutan sosial yang tepat dapat memberikan dampak signifikan dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.
“Hutan sosial ini peluang besar jika dikelola dengan baik,” katanya.
Ia menjelaskan, kategori miskin ekstrem mengacu pada kondisi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Fawait memperkirakan puluhan ribu kepala keluarga di Jember masih berpotensi keluar dari kategori tersebut apabila intervensi kebijakan dilakukan secara tepat sasaran.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pemerataan distribusi lahan serta kesempatan kerja di kawasan perkebunan agar lebih berpihak kepada masyarakat sekitar.
“Prioritas harus diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem di sekitar hutan dan kebun,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar lahan tidur milik perusahaan dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor informal.
Meski demikian, Fawait mengakui bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya dilibatkan dalam program kehutanan sosial.
“Kami berharap ada koordinasi yang kuat agar program berjalan tepat sasaran dan berbasis data,” imbuhnya.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Prof. Muhammad Zainuri, menilai bahwa persoalan utama dalam pengentasan kemiskinan terletak pada kurangnya kolaborasi antar pihak.
“Program sebenarnya sudah banyak, tetapi masih berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi,” ujarnya.
Zainuri menekankan pentingnya integrasi kebijakan, digitalisasi data, serta penerapan sistem reward dan punishment untuk meminimalisir kebocoran program.
Ia juga mengingatkan agar bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat karitatif, melainkan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan kolaborasi yang kuat dan terintegrasi, ia optimistis upaya pengentasan kemiskinan di Jember dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan.
