HALOPOS.ID/JEMBER – Bupati Jember, Gus Fawait, menyambut kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (16/4/2026). Kegiatan berlangsung di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cahaya Sholawat Nusantara, Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang.
Gus Fawait menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut, potensi perputaran uang dari program ini sangat besar.
“Jika seluruh SPPG beroperasi optimal, perputaran ekonomi di Jember diperkirakan mencapai Rp 4 triliun hingga Rp 4,6 triliun per tahun,” ujarnya.
Angka tersebut bahkan berpotensi melampaui total APBD Kabupaten Jember yang saat ini berada di kisaran Rp 4,3 triliun. Menurutnya, dampak ekonomi dari MBG akan terasa luas, mulai dari peningkatan pendapatan daerah hingga terbukanya lapangan kerja baru.
Selain dampak ekonomi, Gus Fawait juga menyoroti manfaat sosial dari program ini. Ia melihat banyak tenaga kerja yang terserap berasal dari kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, seperti ibu rumah tangga dan warga berpenghasilan rendah.
Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam rantai produksi dan distribusi, program MBG diyakini mampu menekan angka pengangguran sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Jember.
Saat ini, sekitar 200 lebih unit SPPG telah mulai beroperasi. Pemerintah Kabupaten Jember bersama Satgas terkait terus melakukan pengawalan agar program berjalan maksimal meski menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengapresiasi langkah cepat Pemkab Jember dalam mendukung implementasi MBG. Ia menilai Jember sebagai salah satu daerah paling progresif, terutama dalam penyediaan data penerima manfaat yang akurat.
Dadan menyebut, pembentukan Satgas Percepatan MBG menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah. Ia optimistis program ini akan memberikan dampak ganda, yakni meningkatkan kesehatan anak sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Menurutnya, MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan instrumen penggerak ekonomi kerakyatan. Sebanyak 93 persen anggaran BGN dialokasikan langsung ke SPPG.
“Setiap SPPG diproyeksikan menerima dana sekitar Rp 1 miliar per bulan,” jelasnya.
Dari total anggaran tersebut, sekitar 70 persen digunakan untuk pembelian bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal. Sementara 20 persen dialokasikan untuk biaya operasional, termasuk menggaji sekitar 47 relawan per unit, dan 10 persen untuk pengembalian investasi mitra pembangunan.
Di Kabupaten Jember, ditargetkan akan berdiri 400 unit SPPG. Saat ini, sebanyak 207 unit sudah mulai beroperasi, dengan total aliran dana mencapai sekitar Rp 207 miliar per bulan.
“Ini menjadi bukti bahwa program MBG mampu menggerakkan roda ekonomi daerah secara signifikan,” tambah Dadan.
Untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas, BGN telah menyiapkan sistem pengawasan berlapis melalui deputi pengawasan, pemantauan, serta inspektorat. Masyarakat juga didorong untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi kualitas menu melalui dokumentasi harian.
Dadan menegaskan, pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran SOP. Ia bahkan meminta dukungan pemerintah daerah untuk memberikan rekomendasi jika ditemukan SPPG yang tidak patuh.
“Kami akan langsung menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi,” tegasnya.
