HALOPOS.ID|BANYUASIN – Warga di Palembang dan Banyuasin kesulitan mendapatkan beras premium kemasan kecil. Selama satu bulan terakhir, kemasan 5 kilogram dan 10 kilogram nyaris tidak ditemukan di rak pasar modern, minimarket hingga pusat perbelanjaan.
Kondisi ini disorot Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Banyuasin, Dr. Ir. Sukardi, S.P., M.Si. Menurutnya, kelangkaan di sentra produksi padi nasional adalah sebuah keanehan.
Sebagai daerah lumbung, Sumsel seharusnya tidak mengalami kekosongan beras kualitas premium. Ia menilai situasi ini janggal.
“Seharusnya di Sumsel sebagai lumbung pangan nasional tidak terjadi kekosongan seperti ini,” kata Sukardi, Minggu (6/9/2026).
Pria yang akrab disapa Mas Kardi itu menjelaskan, imbas paling berat dirasakan kelompok menengah bawah. Mereka yang biasa membeli kemasan 5 kg karena keterbatasan daya beli, kini harus gigit jari.
Praktik di lapangan pun berubah. Karena stok kemasan kecil tak ada, pedagang membongkar karung 20 kg untuk dijual secara eceran 5 kg-an agar tetap terjangkau.
“Kelas menengah butuh beras premium tapi dana terbatas. Akhirnya karung besar dibuka, dijual 5 kiloan. Ini merata terjadi di Palembang dan Banyuasin,” ujarnya.
Soal Stok, Jangan Salah Baca Data
Doktor lulusan Universitas Sriwijaya ini juga mengkritik simpang siurnya informasi stok antara DPRD dan Gubernur. Ia menegaskan publik harus bisa membedakan dua jenis stok.
Stok penugasan Bulog memang diklaim aman untuk 10 bulan ke depan. Namun stok beras premium komersial yang beredar di pasar bebas faktanya menipis.
Di sisi hulu, harga gabah sudah di level tinggi. Di tingkat petani, beras kualitas jalur sudah di angka Rp13 ribu hingga Rp14 ribu per kilo.
Sukardi turut menyoroti perilaku petani yang langsung menghabiskan gabah saat harga tinggi, tanpa menyimpan cadangan. Di sisi lain, ia menyayangkan matinya peran KUD dan lumbung tradisional.
Ia bernostalgia, saat era Orde Baru KUD penuh dengan tumpukan gabah ratusan ton. Kini pemandangan itu hilang. Yang terjadi malah petani padi kesulitan mendapatkan beras untuk konsumsi sendiri.
Lebih jauh, ia menduga ada aliran gabah premium Sumsel yang keluar daerah. Gabah tersebut diolah pabrik besar di luar seperti Buyung, lalu kembali masuk ke Sumsel dengan harga jauh lebih mahal.
Untuk itu, ia meminta Pemprov dan Pemkab tidak terpaku pada laporan di atas meja dari BPS, Bulog, atau Dinas Perdagangan.
“Data itu sebagai acuan boleh, tapi jangan ditelan mentah. Bisa jadi itu data setahun lalu, sementara kebutuhan berubah tiap bulan. Harus cek langsung ke pasar bersama DPRD,” tegasnya.
Ia mengingatkan jangan sampai Sumsel mengalami pepatah mati kelaparan di lumbung sendiri.
“Kalau di kota langka masih wajar, jangan sampai petani kita sendiri yang menanam padi justru kelangkaan beras premium,” tutupnya.
Laporan : Lana
