Kolaborasi Diskominfo dan Dinas PPKB dalam Mewujudkan Ekosistem Satu Data Indonesia yang Akurat dan Terintegrasi

Kolaborasi Diskominfo dan Dinas PPKB dalam Mewujudkan Ekosistem Satu Data Indonesia yang Akurat dan Terintegrasi
Kolaborasi Diskominfo dan Dinas PPKB dalam Mewujudkan Ekosistem Satu Data Indonesia yang Akurat dan Terintegrasi

HALOPOS.ID|SEKAYU— Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, kegiatan Interview Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 resmi dilaksanakan secara virtual di ruang virtual kantor Dinkominfo Muba, kamis (09/07/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini menjadi langkah strategis daerah dalam mengukur tingkat kematangan tata kelola data. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik, Jerry Rinoldy, ST, MT. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa EPSS merupakan instrumen penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola data yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses sesuai prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Pelaksanaan Interview EPSS Tahun 2026 ini difokuskan pada dua instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama yang menjadi lokus penilaian, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Musi Banyuasin selaku Produsen Data Sektoral. Selama kegiatan berlangsung, proses evaluasi berjalan dengan lancar melalui metode diskusi, klarifikasi dokumen, serta penyampaian berbagai bukti dukung objektif antara tim evaluator dari BPS dan perangkat daerah terkait. Tim evaluator melakukan pendalaman menyeluruh terhadap beberapa aspek krusial implementasi statistik sektoral yang meliputi tata kelola data, kualitas data, penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, hingga koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah.

Pihak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Penilai Internal (TPI) serta Tim Penilai Badan (TPB) dari BPS atas jalannya proses evaluasi ini. Penilaian ini dipandang bukan sekadar formalitas, melainkan sarana pembelajaran berharga untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus area tata kelola data yang masih perlu ditingkatkan. Melalui hasil interview ini, Pemkab Musi Banyuasin berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi konstruktif yang diberikan. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu mendongkrak nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) daerah, memperkuat fondasi penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

Laporan : AEW