HALOPOS.ID|PALEMBANG – Di tengah persoalan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah Kota Palembang, Forum Demokrasi Sriwijaya (FORDES) menghadirkan sebuah gagasan yang disebut sebagai “kado intelektual” bagi Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Palembang. Gagasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Polemik Legitimasi vs Fungsi dan Urgensi” dengan subtema “Kolam Retensi dan Teras Palembang sebagai Solusi Pengendali Banjir Kota”, yang digelar di Gedung DPRD Sumatera Selatan, Selasa (16/6/2026).
Direktur Eksekutif FORDES, Bagindo Togar BB, menegaskan bahwa FGD “Polemik Legitimasi vs Fungsi dan Urgensi” Kolam Retensi: Teras Palembang sebagai Solusi Pengendali Banjir Kota merupakan kado intelektual bagi HUT Kota Palembang. Melalui forum ini, FORDES ingin mendorong lahirnya solusi nyata terhadap persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, sekaligus mengubah cara pandang bahwa kolam retensi bukan sekadar infrastruktur pengendali banjir, melainkan aset strategis yang dapat menjadi wajah baru dan kebanggaan Kota Palembang.
“Ini adalah kado intelektual FORDES untuk HUT Kota Palembang. Kami ingin menghadirkan gagasan dan solusi, bukan sekadar kritik. Kolam retensi harus dipandang sebagai investasi masa depan kota, bukan hanya untuk mengendalikan banjir, tetapi juga menjadi Teras Palembang yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Direktur Eksekutif FORDES, Bagindo Togar BB.
Dalam forum tersebut, para narasumber sepakat bahwa pembangunan kolam retensi tidak lagi dapat dipandang sekadar proyek infrastruktur, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab ancaman banjir yang terus menghantui Kota Palembang.
Guru Besar Ilmu Hukum, Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah, menegaskan bahwa pembangunan kolam retensi memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, ia mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak menggeser fokus utama, yakni kepentingan masyarakat yang membutuhkan solusi konkret terhadap banjir.
“Yang terpenting saat ini bukan memperpanjang perdebatan, tetapi memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Sriwijaya Dr. M. Husni Thamrin menilai banjir bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan kebijakan publik yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan.
Menurutnya, setiap tahun masyarakat harus menanggung kerugian akibat genangan yang mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas warga.
“Kalau banjir terus terjadi di lokasi yang sama setiap tahun, maka yang harus dievaluasi bukan hanya cuacanya, tetapi juga sistem dan kebijakan yang dibangun untuk mengatasinya,” tegas Husni.
Mantan Wali Kota Palembang H. Eddy Santana Putra turut menyoroti semakin berkurangnya kawasan rawa yang selama ini berfungsi sebagai daerah tampungan air alami. Ia menilai keberadaan kolam retensi menjadi bagian penting dalam mengembalikan fungsi pengendalian air yang semakin berkurang akibat pesatnya pembangunan kota.
“Palembang tidak bisa lagi bergantung pada sistem lama. Kota ini membutuhkan ruang-ruang tampungan air yang memadai agar banjir dapat dikendalikan secara efektif,” katanya.
Eddy bahkan mengusulkan agar kolam retensi tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga dikembangkan menjadi ruang publik produktif yang mendukung aktivitas olahraga, wisata, dan ekonomi masyarakat melalui konsep Teras Palembang.
Direktur FORDES, Drs. Bagindo Togar BB, menyebut FGD tersebut merupakan bentuk kontribusi pemikiran dari kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil untuk kemajuan Kota Palembang.
Menurutnya, gagasan pengembangan kolam retensi sebagai solusi pengendalian banjir sekaligus ruang publik modern layak menjadi kado intelektual bagi HUT Kota Palembang tahun ini.
“Kita ingin memberikan sumbangsih pemikiran bagi kota yang kita cintai. Kolam retensi jangan hanya dilihat sebagai proyek fisik, tetapi sebagai investasi masa depan yang mampu mengurangi banjir, meningkatkan kualitas lingkungan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Bagindo menilai Palembang memiliki potensi besar karena memiliki puluhan kolam retensi yang dapat dioptimalkan. Jika dikelola secara serius dan berkelanjutan, kawasan tersebut dapat menjadi ikon baru kota sekaligus memperkuat daya saing Palembang di tingkat regional.
“Ini bukan sekadar soal mengatasi genangan air. Ini tentang bagaimana Palembang membangun masa depannya. Kolam retensi bisa menjadi wajah baru kota, ruang publik yang produktif, dan simbol keseriusan pemerintah dalam melindungi warganya dari ancaman banjir,” tegasnya.
FGD tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya perlunya percepatan pembangunan kolam retensi, perlindungan kawasan rawa yang tersisa, pengelolaan yang transparan, serta integrasi konsep Teras Palembang sebagai ruang publik multifungsi.
Melalui forum ini, FORDES berharap gagasan yang lahir tidak berhenti sebagai diskusi akademik semata, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan.
Di usia Kota Palembang yang terus bertambah, kolam retensi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Sebuah kado intelektual yang diharapkan mampu menjawab tantangan banjir sekaligus membuka peluang baru bagi masa depan kota pempek tersebut.
Laporan : Adi
