HALOPOS.ID|PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Fokusnya tegas: dorong inovasi pendapatan asli daerah (PAD) dan percepatan digitalisasi birokrasi.
Rekomendasi itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (27/4/2026), dan dibacakan oleh anggota Fraksi PKB, Elvira Novianti. Rapat dihadiri Ketua DPRD Andie Dinialdie, Wakil Ketua Raden Gempita dan Ilyas Panji Alam, serta Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Wakil Gubernur Cik Ujang dan jajaran OPD.
Elvira menegaskan, rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan formal, melainkan hasil evaluasi menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025.
“Tujuannya jelas, memperbaiki kekurangan dan memastikan program ke depan lebih tepat sasaran serta berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Di bidang pemerintahan, DPRD menyoroti pentingnya terobosan dalam meningkatkan PAD. Pemerintah provinsi diminta tidak lagi bergantung pada pola lama, tetapi lebih kreatif menggali potensi pendapatan, terutama melalui optimalisasi retribusi dan pemanfaatan aset daerah.
Namun, DPRD mengingatkan, peningkatan PAD tidak boleh membebani masyarakat.
Selain itu, penguatan kelembagaan Sekretariat Daerah menjadi perhatian serius. DPRD mendorong percepatan digitalisasi administrasi dan manajemen data sebagai langkah konkret meningkatkan transparansi, efisiensi anggaran, dan kualitas pengambilan keputusan.
Peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga disorot. DPRD menilai pemerataan infrastruktur dan literasi digital masih belum optimal, terutama di daerah terpencil. Akibatnya, akses informasi pembangunan belum dirasakan merata oleh masyarakat.
“Digitalisasi bukan pilihan, tapi kebutuhan. Tanpa itu, birokrasi akan terus lambat dan tidak efisien,” menjadi garis tegas dalam rekomendasi.
Tak hanya itu, DPRD juga menyinggung masih adanya persoalan klasik seperti serapan anggaran yang belum maksimal di sejumlah OPD. Hal ini dinilai sebagai indikator lemahnya perencanaan dan eksekusi program.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD.
“Kami akan integrasikan rekomendasi ini dalam perencanaan pembangunan dengan langkah yang konkret dan terukur,” tegasnya.
Laporan : Adi P
