Di Tengah Banjir Disinformasi, Komisi Informasi se-Indonesia Kumpul di Palembang Cari Cara Kembalikan Kepercayaan Publik

Di Tengah Banjir Disinformasi, Komisi Informasi se-Indonesia Kumpul di Palembang Cari Cara Kembalikan Kepercayaan Publik
Di Tengah Banjir Disinformasi, Komisi Informasi se-Indonesia Kumpul di Palembang Cari Cara Kembalikan Kepercayaan Publik

HALOPOS.ID|PALEMBANG –. Di saat masyarakat semakin sulit membedakan mana informasi resmi dan mana hoaks, para komisioner Komisi Informasi dari seluruh Indonesia berkumpul di Palembang.

Mereka mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi se-Indonesia 2026, yang dipusatkan di Novotel Palembang Hotel & Residence, 17–19 November 2026.

Pembukaan resmi digelar Rabu (18/11/2026), dihadiri Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, H. Syahganda Nainggolan, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, Forkopimda Sumsel, serta seluruh pimpinan Komisi Informasi Pusat dan daerah.

Pertemuan tiga hari ini tidak sekadar seremoni tahunan. Forum ini dipakai untuk menyatukan langkah pusat dan daerah, agar keterbukaan informasi benar-benar berdampak, bukan hanya jadi laporan administratif.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, langsung menyentil soal makna keterbukaan informasi yang selama ini kerap disempitkan.

Baginya, keterbukaan bukan soal berapa banyak dokumen yang diunggah ke website. Bukan pula soal berapa banyak badan publik yang lolos penilaian.

Yang terpenting, kata Handoko, apakah informasi itu sampai, dipahami, dan bisa dipakai warga untuk mengawasi pemerintah.

“Warga berhak tahu kenapa sebuah kebijakan diambil, uang rakyat dipakai untuk apa, dan siapa yang memutuskan. Itu yang dijamin Pasal 28F UUD 1945,” ujarnya.

Handoko menegaskan, tanpa keterbukaan yang bermakna, akuntabilitas hanya akan jadi jargon.

Ia pun mendorong Komisi Informasi di semua daerah untuk berbenah, terutama dalam hal transformasi digital, agar lebih independen, profesional, dan cepat merespons persoalan di era digital.

Targetnya jelas: Rakornas ini harus melahirkan pembagian kerja yang tegas antara pusat dan daerah, serta rencana aksi yang bisa diukur dan dievaluasi, bukan sekadar rekomendasi di atas kertas.

“Dari koordinasi menuju kolaborasi. Dari rekomendasi menuju aksi. Dan dari keterbukaan informasi menuju akuntabilitas publik,” tegas Handoko.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, yang menjadi tuan rumah, menyambut forum ini dengan penekanan berbeda. Ia menyoroti masih banyaknya warga yang belum tahu harus ke mana ketika informasi publik dipersulit.

Menurut Herman Deru, Komisi Informasi harus tampil sebagai jembatan. Bukan lembaga yang jauh dan hanya dikenal kalangan birokrasi, tapi lembaga yang benar-benar dikenal dan dimanfaatkan masyarakat.

“Kalau warga kesulitan dapat informasi, mereka harus tahu mekanismenya. Di situlah peran Komisi Informasi,” kata Herman Deru.

Ia juga mengingatkan, keterbukaan informasi tidak akan jalan tanpa dukungan nyata dari pemerintah, baik dari sisi kelembagaan maupun anggaran, khususnya untuk fungsi komunikasi dan kehumasan.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, membawa isu yang lebih besar: soal kedaulatan ruang komunikasi publik Indonesia.

Dalam keynote speech bertajuk “Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Membangun Kepercayaan Publik di Era Digital dan Disinformasi”, Syahganda menyebut ruang komunikasi nasional saat ini masih didominasi korporasi teknologi global.

Akibatnya, pemerintah sering kalah cepat dari arus disinformasi yang beredar di media sosial.

Solusinya, kata Syahganda, pemerintah harus memperkuat platform komunikasi nasional dan memanfaatkan media sosial secara optimal, agar informasi kebijakan dan capaian pembangunan bisa diakses luas oleh masyarakat.

Namun, itu semua tidak akan cukup tanpa keterbukaan informasi. Sebab, hanya informasi yang akurat, transparan, dan bisa diverifikasi yang mampu membangun kepercayaan publik.

“Kepercayaan tidak lahir dari sekadar banyak bicara, tapi dari informasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dalam seminar nasional, pembahasan juga diperkaya tiga narasumber lain, yakni Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso, Bupati Sumenep, H. Achmad Fauzi Wongsojudo, dan Auditor Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri, Reita Clara Triana Pasaribu.

Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat, Joemarthine Chandra, menyebut Rakornas kali ini sebagai momentum konsolidasi besar.

Ia berharap hasil pembahasan tidak berhenti di ruang rapat, melainkan menjadi rencana aksi bersama yang bisa dijalankan Komisi Informasi di seluruh Indonesia secara berkelanjutan.

Agenda Rakornas sendiri dibagi dalam beberapa tahap. Setelah seminar nasional, peserta masuk ke Rakernis untuk membahas persoalan internal dan eksternal, lalu ditutup dengan pleno penyampaian hasil dan pengesahan rekomendasi.

Harapannya, dari Palembang lahir langkah bersama untuk mengawal transparansi tata kelola pemerintahan, sekaligus memastikan masyarakat punya ruang untuk mengetahui, mengawasi, dan ikut menentukan arah pembangunan menuju Generasi Emas 2045.

Laporan : Adi