HALOPOS.ID|PEMATANGSIANTAR – Pembelian tanah milik Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul M. Lingga, senilai Rp3,1 miliar oleh Pemko Pematangsiantar pada 2025 akhirnya dijelaskan Plt Kepala BPKPD Kota Pematangsiantar, Alwi Andrian Lumbangaol.
Alwi menyebut, transaksi itu bukan tanpa dasar. Pemko saat itu memang sedang mencari lahan untuk pembangunan gedung baru Kantor Lurah Banjar yang lebih layak dan representatif.
Selama sekitar 20 tahun, Kantor Lurah Banjar berada di gang sempit. Kondisinya dinilai sudah tidak lagi memadai, sementara jumlah penduduk yang dilayani terus bertambah dan program di tingkat kelurahan semakin banyak.
“Ada usulan dari beberapa kelurahan, termasuk Kelurahan Banjar, untuk pengadaan tanah guna pembangunan gedung yang lebih representatif. Fasilitas yang ada sekarang kurang memadai untuk daya tampung kegiatan sosial dan kemasyarakatan,” ujar Alwi, Jumat (12/11/2026).
Untuk kebutuhan itu, BPKPD pada 2025 menganggarkan pembelian tanah sebesar Rp22 miliar melalui APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Anggaran tersebut sudah disetujui DPRD melalui KUA-PPAS, dibahas bersama Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD, lalu ditetapkan lewat Perda tentang APBD dan Perubahan APBD.
Di sisi lain, tanah milik Ketua DPRD tersebut ternyata sudah ditawarkan untuk dijual sejak 2024. Lokasinya pun masih berada di wilayah Kelurahan Banjar, sehingga dinilai sesuai dengan kebutuhan Pemko.
Proses pembelian dilakukan dengan menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dari hasil penilaian, NJOP di lokasi tersebut sebesar Rp2.352.000 per meter persegi, sedangkan nilai ganti untung berdasarkan appraisal ditetapkan Rp2.360.000 per meter persegi, di luar nilai appraisal bangunan.
“Kita lakukan tahapan pembelian dengan menggandeng appraisal dari KJPP,” kata Alwi.
Terkait adanya sorotan soal relasi penjual yang merupakan Ketua DPRD, Alwi menegaskan tidak ada konflik kepentingan. Menurutnya, semua tahapan sudah dijalankan sesuai prosedur, mulai dari dokumen perencanaan, penilaian, hingga transaksi.
“Karena kita butuh tanah yang relatif luas, potensi membeli tanah dari tokoh politik, konglomerat, sampai kalangan pejabat sendiri nggak bisa kita hindarkan. Termasuk dalam kasus ini,” tegasnya.
Alwi juga memastikan pengadaan tanah tersebut mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni PP Nomor 19 Tahun 2021, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021.
Ia menjelaskan, pengadaan tanah termasuk pengadaan yang dikecualikan, dan pemilihan penilai publik dilakukan oleh Pejabat Pengadaan pada UKPBJ.
Dasar lainnya adalah Pasal 126 ayat 5 PP 19 Tahun 2021, di mana pengadaan tanah dilakukan instansi langsung kepada pemilik tanah. Surat penawaran dari pemilik hanya untuk memastikan kesediaan bertransaksi dengan instansi yang membutuhkan tanah.
Sementara besaran ganti kerugian, kata Alwi, tidak ditentukan sepihak. Nilainya mengikat berdasarkan hasil penilaian KJPP tersertifikasi Kementerian Keuangan, sesuai Pasal 150 Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021.
Laporan : Nurhati
