HALOPOS.ID|PAMATANG RAYA – Meski alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan, Pemkab Simalungun tetap mengajukan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 senilai Rp2,4 triliun ke DPRD.
Nota pengantar Ranperda APBD 2027 itu disampaikan langsung Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Simalungun di Gedung DPRD Simalungun, Pamatang Raya, Selasa (10/11/2026).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, SE, dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, Sekda Mixnon Andreas Simamora, Asisten Administrasi Umum Roganda Sihombing, para pimpinan perangkat daerah, insan pers, LSM, dan undangan lainnya.
Bupati Anton menegaskan, APBD 2027 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Prioritasnya tetap selaras dengan kebijakan nasional, mulai dari swasembada pangan, peningkatan kualitas pendidikan, program Makan Bergizi Gratis, hingga pembenahan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tantangan fiskal tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk membangun. Anggaran harus dikelola secara terarah, transparan, akuntabel, dan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Anton.
Tantangan yang dimaksud adalah berkurangnya TKD untuk Simalungun. Berdasarkan surat Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026, TKD Simalungun tahun 2027 direncanakan sebesar Rp1.844.329.797.000, turun Rp88.459.299.000 dibanding tahun 2026.
Penurunan itu membuat Pemkab harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitas belanja menjadi kunci agar program pembangunan tetap berjalan.
Dalam Ranperda yang diajukan, struktur APBD 2027 digambarkan sebagai berikut:
Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2.403.592.358.120, sementara belanja daerah sebesar Rp2.417.177.381.532. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp13.585.023.412 yang akan ditutup dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp17.585.023.412, dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.000.000.000.
Bupati menekankan empat prinsip utama dalam penyusunan APBD 2027, yakni pendapatan yang realistis, belanja yang berkualitas, pembiayaan yang terukur, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka tahunan, melainkan amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan.
“APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap program dan rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kepada DPRD, Bupati berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bisa berjalan komprehensif, konstruktif, lancar, dan tepat waktu. Sinergi eksekutif dan legislatif diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Pemkab Simalungun berkomitmen menjaga APBD tetap sehat secara fiskal, tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Penurunan transfer pusat justru dijadikan momentum untuk memperkuat efektivitas belanja agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Semua itu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya visi “Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju.”
(Susanti MS)
