HALOPOS.ID|PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang mulai serius membenahi kualitas tenaga kerja di sektor konstruksi. Sebanyak 230 pekerja bangunan mengikuti pelatihan sekaligus uji sertifikasi yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang.
Pelatihan berlangsung dua hari, Senin-Selasa (9-10/11/2026), di halaman Kantor Dinas PUPR Kota Palembang. Pesertanya berasal dari jenjang 1 hingga 6, dengan kualifikasi operator hingga teknisi analis.
Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, membuka langsung kegiatan tersebut pada Senin (9/11/2026). Ia meminta peserta tidak main-main mengikuti pelatihan.
Menurut Prima, sertifikat yang didapat bukan hanya sekadar kertas. Sertifikat itu adalah bukti kemampuan, jaminan bekerja lebih aman, sekaligus modal untuk bersaing mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
“Ikuti dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Sertifikat ini bekal untuk bekerja lebih aman dan profesional, serta membuka peluang kerja yang lebih luas,” kata Prima Salam.
Prima juga meminta agar penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi di Palembang lebih mengutamakan pekerja yang sudah bersertifikat saat mengerjakan proyek.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya keselamatan. Pekerja konstruksi, kata dia, harus paham standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami berharap para pekerja memahami K3 dan terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur di Kota Palembang,” ujarnya.
Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Yudha Fardyansah, mengatakan kebutuhan pekerja konstruksi terampil di Palembang sangat besar, mencapai ribuan orang. Sayangnya, yang sudah mengantongi sertifikat resmi masih sedikit.
Padahal, aturan mewajibkan pekerja terampil hingga petugas K3 memiliki sertifikasi. Tanpa itu, kualitas dan keselamatan pembangunan sulit dijamin.
“Dengan sertifikasi ini, kita dapat memastikan pembangunan berjalan sesuai target teknis, mutu pekerjaan terjaga, dan standar keselamatan kerja dapat diterapkan secara optimal,” kata Yudha.
Dari 230 peserta, rinciannya adalah 50 orang Tukang Pasang Atap Baja Ringan, 50 orang Tukang Pasang Batu dan Plester, 50 orang Mandor Bangunan Gedung, dan 80 orang Supervisor K3 Konstruksi.
Jumlah peserta Supervisor K3 yang paling banyak bukan tanpa alasan. Pemkot ingin memperkuat pengawasan keselamatan di setiap proyek, agar angka kecelakaan kerja bisa ditekan.
Kegiatan ini dibiayai APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Dinas PUPR.
Program ini sendiri bukan yang pertama. Sebelumnya, Dinas PUPR juga pernah menggandeng Lapas Pakjo Palembang untuk melatih warga binaan, agar mereka punya keterampilan saat kembali ke masyarakat.
Untuk pelatihan kali ini, PUPR melibatkan narasumber dan asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) K3, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, dan mitra teknis lainnya.
“Kami berharap semakin banyak tenaga kerja konstruksi di Palembang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi. Dengan begitu, kualitas pekerjaan semakin baik, keselamatan pekerja lebih terjamin, dan pembangunan bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tutup Yudha.
Laporan: RN
