HALOPOS.ID|PALEMBANG — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berbuntut panjang. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tidak berhenti sampai penetapan tersangka saja.
Desakan keras itu datang dari DPD Gerindra Sumatera Selatan. Ketua DPD Gerindra Sumsel Kartika Sandra Dewi, SH, melalui Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumsel Alwis Gani, SE, MM, menegaskan aktor intelektual di balik aksi tersebut wajib diseret ke hukum.
Menurut Alwis, Gerindra Sumsel memberikan dukungan penuh kepada Kapolri, Bareskrim, dan Divisi Propam untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat, tanpa tebang pilih.
“Kami minta dibongkar total. Jangan hanya operator di lapangan yang jadi tumbal. Siapa yang menyuruh, siapa yang membiayai, siapa yang menyediakan alat sadap, semua harus dibuka terang-benderang,” ujar Alwis Gani menyampaikan mandat Ketua DPD, Jumat, 6 November 2026.
Gerindra menilai janggal jika aksi berisiko tinggi menyadap kepala negara dilakukan atas inisiatif pribadi. Pihaknya meyakini ada jaringan terorganisir yang bekerja secara sistematis.
Karena itu, penyidik diminta menelusuri secara mendalam mulai dari rantai komunikasi, sumber pendanaan, distribusi perangkat, hingga kemungkinan adanya pihak lain di luar institusi yang turut bermain.
Lebih jauh, Gerindra menyoroti motif di balik penyadapan. Apakah ada kepentingan politik, upaya pencurian data rahasia negara, atau bahkan intervensi pihak eksternal yang ingin mengakses informasi sensitif Istana.
Gerindra menegaskan, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Siapa pun di belakangnya harus diproses. Tidak ada yang kebal hukum karena jabatan atau kekuasaan,” tegas Alwis Ketua Komisi V DPRD Sumsel.
Partai Gerindra juga mengingatkan, persoalan ini jauh melampaui pelanggaran etik. Penyadapan terhadap Presiden RI menyangkut keamanan nasional dan wibawa kedaulatan negara.
Untuk itu, evaluasi total terhadap sistem pengamanan Presiden dan sistem intelijen di ring satu Istana dinilai mendesak. Termasuk perlunya pemeriksaan internal terhadap personel di lingkaran pengamanan Presiden.
Meski demikian, Gerindra meminta agar roda pemerintahan Presiden Prabowo tetap stabil dan tidak terganggu. Agenda pembangunan dan program strategis diminta tetap berjalan.
Terakhir, Gerindra mengimbau publik untuk menahan diri dan tidak berspekulasi liar. Seluruh proses hukum diminta diserahkan sepenuhnya kepada Polri dengan prinsip transparan, profesional, dan akuntabel.
“Ini penting agar tidak ada kekuatan bayangan yang coba mengintervensi pemerintahan dan merusak kepercayaan publik terhadap hukum,” pungkasnya.
Laporan : Adi
