HALOPOS.ID|PALEMBANG – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumsel masuk babak baru. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono dan Gubernur Sumsel Herman Deru mengumpulkan 43 pimpinan perusahaan perkebunan dan kehutanan di Kantor BPBD Sumsel, Rabu (7/10/2026).
Fokus pertemuan bukan lagi sekadar pemadaman, melainkan mewajibkan korporasi membangun infrastruktur pembasahan gambut secara mandiri.
Menurut Diaz, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), waterbombing dan pemadaman darat memang efektif, namun tidak mencegah kebakaran berulang.
“OMC, waterbombing, dan pemadaman dengan orang per orang itu upaya yang baik dan sangat efektif, tetapi mungkin belum 100 persen bisa mencegah kebakaran di masa yang akan datang,” ujar Diaz.
Solusi jangka panjang yang didorong adalah meningkatkan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) gambut yang kini kering. Caranya dengan membangun sekat kanal di dalam ekosistem gambut dan membuat water intake dari sungai terdekat ke kanal konsesi rawan api.
“Sungai sekitar akan diambil airnya dan dibawa ke kanal di daerah konsesi yang rawan kebakaran,” jelasnya.
Kementerian LH juga menegaskan penegakan hukum terus berjalan. Saat ini ada 57 perusahaan disegel secara nasional, 12 diantaranya berada di Sumsel. Sampel lapangan sudah diambil dan dikirim ke laboratorium untuk verifikasi lanjutan.
Gubernur Herman Deru menyebut ide tersebut sangat kreatif dan solutif karena tidak membebani anggaran negara.
“Ide sangat kreatif ini dari Kementerian LH. Ternyata ahli di LH sudah memetakan masalah konektivitas kanal. Selama ini belum terpikir tentang sirkulasi air. Istimewanya ini non-APBN, non-APBD,” pungkas Deru.
Laporan : Adi
