SUMSEL  

UMP Sumsel 2027 Naik 6,77%, Klaim Tercepat di Indonesia, Tapi Apakah Cukup untuk Hidup Layak?

HALOPOS.ID|PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengklaim menjadi yang tercepat di Indonesia menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Gubernur Herman Deru menetapkan UMP Sumsel 2027 sebesar Rp4.210.059, naik Rp267.096 atau 6,77% dari UMP 2026 sebesar Rp3.942.963.

Namun di balik kecepatan penetapan itu, muncul isu utama yang belum terjawab: apakah kenaikan Rp267 ribu per bulan tersebut cukup untuk menutup kenaikan harga kebutuhan pokok, sewa rumah, transportasi, dan pendidikan di Sumsel?

Penetapan melalui Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tanggal 19 November 2026 itu hanya berselang dua hari setelah Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 terbit. Dewan Pengupahan Sumsel langsung rapat pada 18 November 2026 dan menyepakati angka tersebut.

Herman Deru beralasan, percepatan ini agar pekerja nyaman dan bisa mengatur anggaran keluarga tahun depan.

“Agar mereka nyaman dan bisa mengatur bahwa upah minimum pendapatannya tahun depan sebesar ini,” ujarnya di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (19/11) sore.

Isu 1: Naik, Tapi Hanya untuk Pekerja Baru
UMP 2027 ini hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun, dengan standar kerja 7 jam atau 8 jam sehari dan/atau 40 jam seminggu. Artinya, bagi pekerja lama, kenaikan ini tidak otomatis berlaku jika tidak ada kesepakatan pengupahan berbasis struktur dan skala upah di perusahaan.

Isu 2: Larangan Turunkan Upah, Tapi Pengawasan Jadi Sorotan
Gubernur menegaskan pengusaha dilarang membayar di bawah UMP dan dilarang menurunkan upah bagi perusahaan yang selama ini sudah membayar di atas Rp4.210.059. Namun, persoalan klasiknya tetap sama: bagaimana pengawasan dan sanksi jika masih ada perusahaan yang membayar di bawah ketentuan?

Isu 3: Usaha Mikro dan Kecil Hanya 50 Persen
Ketentuan UMP dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil, dengan upah paling rendah 50 persen dari upah minimum atau sekitar Rp2,1 juta. Kebijakan ini dinilai menjadi dilema. Di satu sisi meringankan pelaku usaha kecil, di sisi lain berpotensi menciptakan kesenjangan upah yang lebar bagi pekerja di sektor yang justru paling banyak menyerap tenaga kerja.

Herman Deru menyebut kenaikan ini merupakan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha, asosiasi buruh, dan pemerintah. Ia didampingi Asisten I Apriyadi dan Kadisnakertrans Sumsel H. Indra Bangsawan.

Kini publik menanti: apakah kecepatan Sumsel menetapkan UMP akan diikuti dengan kecepatan pengawasan, penegakan aturan, dan jaminan bahwa upah tersebut benar-benar dibayarkan di lapangan?

Laporan : Adi