HALOPOS.ID \ SIDOARJO – Strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai dilirik daerah lain. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali, yang melakukan kunjungan kerja untuk mempelajari pola pengelolaan fiskal dan inovasi digital yang diterapkan Pemkab Sidoarjo.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, dan diterima Bupati Sidoarjo Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (8/5/2026). Dalam pertemuan itu, turut hadir Kepala Bappeda Sidoarjo Ainur Rahman serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo Eri Sudewo.
Bupati Karangasem menilai Sidoarjo memiliki kemajuan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam menjaga kemandirian fiskal di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi banyak daerah, terlebih adanya ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Sementara di Karangasem, porsi belanja pegawai masih mencapai 46 persen.
“Sidoarjo ini banyak kemajuannya. Kami ingin belajar langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah pengurangan TKD,” ujar I Gusti Putu Parwata.
Selain pengelolaan pendapatan, Karangasem juga tertarik mempelajari pemanfaatan teknologi pemerintahan yang diterapkan di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, inovasi digital menjadi kebutuhan penting bagi daerah untuk meningkatkan efektivitas tata kelola sekaligus memperkuat transparansi pelayanan publik.
Tak hanya itu, peluang kerja sama antardaerah juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk potensi pengembangan sektor pariwisata dan penguatan ekonomi daerah berbasis kolaborasi.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bertumpu pada sektor industri yang selama ini menjadi kekuatan utama Kabupaten Sidoarjo. Pemkab juga memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan pendapatan melalui teknologi digital.
Ia menjelaskan, Pemkab Sidoarjo telah menerapkan sistem dashboard monitoring untuk memantau perkembangan pendapatan daerah secara berkala. Sistem tersebut terintegrasi dengan transaksi non tunai sehingga potensi kebocoran retribusi dapat diminimalisir.
“Dengan sistem non tunai, semua transaksi dapat dipantau sehingga tidak ada celah retribusi yang melanggar,” kata Subandi.
Pemkab Sidoarjo juga tengah mengembangkan sistem data warehouse yang mengintegrasikan seluruh data dari organisasi perangkat daerah (OPD). Sistem ini nantinya menjadi pusat data pemerintahan yang dapat digunakan untuk memantau berbagai sektor secara real time.
Mulai dari pendapatan daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga proyek strategis daerah akan terhubung dalam satu dashboard terpadu. Dengan begitu, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan pengambilan kebijakan secara lebih cepat dan akurat.
Subandi menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, sekaligus transparan.
“Dashboard monitoring dan data warehouse akan mengintegrasikan data aktif dari seluruh OPD. Setelah data terkumpul dapat dibandingkan dan dipantau setiap saat,” jelasnya.
Menurutnya, penguatan digitalisasi pemerintahan menjadi instrumen penting dalam menggali potensi pendapatan daerah secara optimal. Terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut mampu bekerja lebih efektif dengan sistem yang terukur dan berbasis data.
Pemkab Sidoarjo berharap sinergi lintas OPD, dukungan DPRD, serta perluasan kerja sama dengan berbagai pihak dapat terus memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan strategi tersebut, peningkatan PAD diharapkan tetap berjalan optimal meski pemerintah pusat menerapkan kebijakan penghematan anggaran.
Laporan : Sapto
