HALOPOS.ID|SIDOARJO — Ketegangan politik mewarnai Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa sore (17/6/2025), ketika lebih dari 30 anggota legislatif mengambil langkah walk out, tepat setelah Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun 2024.
Langkah walk out itu dipimpin oleh Fraksi Gerindra, dengan Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, menjadi sosok pertama yang berdiri dan meninggalkan ruang sidang. Ia menyatakan kecewa terhadap sikap dan jawaban Bupati yang dinilainya tidak menjawab substansi kritik dan sekadar formalitas.
“Saya menilai permintaan maaf Bupati tidak serius. Tidak menjawab subtansi, hanya basa-basi,” ujar Bambang di ruang Komisi B sesaat setelah keluar dari ruang sidang.
Aksi Bambang langsung disusul oleh puluhan anggota dewan lainnya, termasuk Usman dan Emir Firdaus, hingga jumlah yang meninggalkan rapat paripurna mencapai lebih dari 30 orang. Namun demikian, rapat tetap dilanjutkan oleh pimpinan DPRD bersama sekitar 15 anggota yang tersisa.
Aksi walk out massal ini memunculkan pertanyaan soal keabsahan rapat. Beberapa anggota DPRD yang memilih keluar mempertanyakan status quorum rapat yang menurut mereka sudah tak terpenuhi. Namun, pimpinan sidang tetap melanjutkan agenda paripurna.
“Absensi quorum memang penting, tapi yang terpenting adalah ketika bupati menandatangani berita acara paripurna. Di situlah momen kunci,” ujar seorang anggota dewan yang tetap berada di ruang sidang.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyatakan bahwa tindakan walk out tersebut merupakan sikap pribadi para anggota, bukan atas nama fraksi apalagi partai.
“Nanti ketika paripurna pendapat akhir fraksi baru bisa membawa nama lembaga. Sekarang masih personal. Lobi-lobi masih bisa berjalan,” kata Nasih meredam ketegangan.
Bupati Subandi dalam jawabannya mengaku menyesali munculnya friksi dan kegaduhan yang dipicu oleh kalimat “menghambur-hamburkan” anggaran yang dia ucapkan sebelumnya. Ia mengaku siap menciptakan suasana yang lebih kondusif.
“Untuk kalimat yang menimbulkan friksi dan kegaduhan, dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf setulusnya,” ujar Subandi.
Namun, permintaan maaf tersebut justru memperkeruh suasana. Pasalnya, dalam menjawab pandangan umum dari fraksi-fraksi lain, Bupati Subandi hanya menyatakan bahwa sudah dijawab pada jawaban untuk Fraksi Gerindra. Sikap ini dianggap menyepelekan proses komunikasi politik yang substansial antar lembaga.
“Jawaban semacam ini tidak menghargai tiap fraksi. Harusnya detail dan khusus, bukan disamakan semua,” ujar salah satu anggota fraksi dari partai lain yang ikut walk out.
Meski dibayangi ketegangan, Bupati tetap menyampaikan sejumlah poin penting dalam jawabannya terhadap LKPJ APBD 2024. Ia menyoroti:
Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai indikator pertanggungjawaban keuangan yang sehat.
Pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,4 persen, sebagai capaian yang patut disyukuri.
Monitoring berkala terhadap BUMD, guna memastikan kinerja dan peran optimal bagi pembangunan daerah.
Penagihan piutang bergulir yang dilakukan secara bertahap dan terus dipantau.
Pemberian TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja ASN, yang akan dievaluasi dampaknya secara berkala.
Namun sederet jawaban ini tidak cukup meredam kritik yang mengemuka. Banyak fraksi menilai bahwa capaian-capaian yang disampaikan Bupati tidak menjawab kekhawatiran mereka soal transparansi, efisiensi anggaran, dan arah kebijakan daerah ke depan.
Walk out massal dalam forum paripurna bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan, tapi juga sinyal bahwa komunikasi antara eksekutif dan legislatif tengah berada di titik rawan. Pimpinan DPRD sendiri berharap eskalasi tidak berlanjut pada konflik yang menghambat proses anggaran berikutnya.
“Masih ada ruang musyawarah. Kami berharap pertemuan informal antarfraksi bisa menjadi jembatan penyelesaian,” ujar seorang anggota dewan.(*)
