HALOPOS.ID|PALEMBANG – Perilaku oknum pejabat serta wakil rakyat saat ini makin memprihatinkan. Selalu saja tak lepas dari kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Gaya hidup hedon mereka membuat iri masyarakat. Terutama kalangan bawah.
Sementara tindak kriminal terus terjadi. Salah satu pemicunya karena persoalan ekonomi yang tak terpenuhi dengan baik.
“Mereka itu, para oknum pejabat dan wakil rakyat seakan tutup mata. Punya jabatan bukan untuk mengabdi, bagaimana memperbaiki nasib masyarakat. Tapi nasib dirinya sendiri. bagaimana supaya kaya. Buat masyarakat muak,” cetus Pengamat Sosial dan Politik Sumsel, Bagindo Togar, Sabtu (6/5/2023).
Dia mengamati, saat ini memang jadi semacam tren. Para penyelenggara negara menyimpan harta dalam bentuk tanah dan bangunan.
“Lihat saja, tiap kali terungkap, pejabat ini punya tanah di mana-mana. Bangunan/rumah mewah harga miliarah rupiah. Itu sudah jadi tren sekarang ini,” bebernya.
“Kata Bagindo, jika mau jujur, gaji para penyelenggara itu jelas tidak akan cukup untuk bisa punya harta sebanyak itu. “Katakan dapat warisan, atau milik pribadi. Tapi tanah dan bangunan tersebar di mana-mana. Ini jelas sebuah indikasi,” cetusnya.
Menurutnya, masyarakat sekarang sudah pintar dan tahu semua tindak tanduk para penyelenggara negara. Banyaknya pejabat yang tertangkap sedikit banyak pasti ada informasi dari masyarakat.
Apa yang masyarakat tahu, yang dianggap menyimpang, mereka laporkan. Lihat saja, tiap hari berita korupsi di sana-sini, masalah sosial hingga tindak kriminal. Tidak putus,” imbuh Bagindo.
“Dia menambahkan, sedikit banyak penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum penyelenggara negara ini berkaitan dengan proses demokrasi atau cara menjadi pejabat. “Kalau dari awal mereka mau jadi sudah pakai uang, tentu saat menjabat muncul keinginan mengembalikan biaya yang sudah keluar,” jelasnya.
Keinginan itu, lanjut Bagindo, akhirnya pejabat itu wujudkan dalam upaya memperkaya diri sendiri. Oknum para penyelenggara negara ini memanfaatkan jabatannya untuk mengisi pundi – pundi harta dan kekayaannya. “Jadi bukan lagi tujuannya untuk bagaimana mewujudkan cita-citanya menyejahterakan masyarakat,” kata Bagindo.
Ada penyimpangan pemikiran dalam kehidupan para oknum pejabat. Bukan agar bagaimana semua bisa sejahtera, termasuk dirinya. Tapi bagaimana agar jadi kaya. “Mereka pikir sejahtera itu harus kaya, bergelimang harta kekayaan. Pada akhirnya tidak tenang, berujung dipenjara. Malu secara sosial,” tandasnya
