HALOPOS.ID|PALEMBANG – Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak lagi bekerja berdasarkan asumsi. Ia menegaskan pembangunan Kota Palembang periode 2025-2029 wajib berbasis data yang akurat dan terpadu.
Hal tersebut disampaikan Ratu Dewa saat membuka Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kota Palembang. Forum ini digelar untuk menyepakati Daftar Data prioritas tahun 2026-2027 yang akan menjadi rujukan seluruh OPD.
Ratu Dewa menyebut selama ini data sering dianggap hanya pelengkap laporan. Padahal, data adalah alat untuk memetakan kemiskinan, menentukan penerima bantuan, hingga melihat wilayah mana yang paling membutuhkan pembangunan.
“Kalau datanya salah, kebijakannya pasti salah. Kalau datanya benar, programnya akan tepat sasaran dan anggaran tidak terbuang sia-sia,” ujar Ratu Dewa, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, Daftar Data 2026-2027 yang disepakati akan dikelola oleh Dinas Kominfo Kota Palembang melalui Portal Satu Data dan terintegrasi langsung ke portal Satu Data nasional. Ini amanat dari Perpres 39 Tahun 2019.
Ratu Dewa menekankan, urusan data bukan hanya tugas Bapperida, Diskominfo dan BPS saja. Semua OPD wajib berkomitmen menyediakan data yang standar, update, dan bisa dibagi-pakaikan.
Forum yang digelar 21-22 Oktober 2026 ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Sumsel, dan BPS Kota Palembang.
Sementara itu, Manager Perencanaan Analisa dan Pemanfaatan Data Sekretariat SDI Pusat, Dicky Rahardiantoro menjelaskan, pengelolaan Satu Data dinilai secara nasional melalui Indeks Satu Data Indonesia. Penilaiannya meliputi perencanaan (14%), pengumpulan (12%), pemeriksaan (14%), dan penyebarluasan (16%).
Menurut Dicky, nilai SDI ini nantinya akan berpengaruh pada penilaian tata kelola pemerintahan, mulai dari statistik sektoral hingga pemerintahan digital.
Di akhir sambutannya, Ratu Dewa berharap forum ini tidak hanya formalitas menyepakati daftar data.
“Target kita bukan sekadar memenuhi indikator penilaian pusat. Target kita adalah pelayanan publik yang lebih tepat, karena kita paham kondisi riil masyarakat lewat data yang benar,” tutupnya
Laporan : RN
