HALOPOS.ID/JEMBER – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang mengikuti perubahan musim. Jika musim penghujan identik dengan banjir, tanah longsor, dan angin kencang, ancaman bencana saat kemarau bergeser pada kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BPBD Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo, mengatakan sebanyak 345 kejadian bencana tercatat selama semester pertama 2026. Dari jumlah tersebut, 274 merupakan bencana alam, sedangkan 71 lainnya masuk kategori bencana non-alam.
Menurut Edy, tingginya kejadian bencana alam pada periode tersebut tidak terlepas dari kondisi musim penghujan yang memicu berbagai bencana hidrometeorologi.
“Bencana alam paling banyak karena pada saat itu merupakan musim penghujan, sehingga bencana hidrometeorologi mendominasi. Mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin kencang yang menyebabkan rumah maupun pohon roboh,” kata Edy dalam Ruang Diskusi Media bertema Gempa Bumi dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Selasa (1/9/2026).
Salah satu bencana yang menjadi perhatian BPBD Jember adalah banjir bandang. Kejadian tersebut berdampak pada sejumlah wilayah, mulai dari kawasan hulu Sungai Badean hingga Pakis dan Ambulu.
Sejumlah kejadian bencana pada periode itu juga menimbulkan korban jiwa. Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat bencana yang terjadi di wilayah Pakis dan Curahmalang.
Memasuki musim kemarau, BPBD Jember mulai mengintensifkan penanganan terhadap wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.
Hingga 31 Agustus 2026, bencana kekeringan telah terjadi di delapan kecamatan. Wilayah tersebut meliputi Pakusari, Kalisat, Sumbersari, Silo, Bangsalsari, Jelbuk, Rambipuji, dan Patrang.
Dampak kekeringan dirasakan lebih dari 1.000 kepala keluarga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.
BPBD Jember kemudian melakukan distribusi air secara berkala ke wilayah terdampak. Hingga akhir Agustus, sekitar 507.500 liter air bersih telah disalurkan melalui 103 kali pengiriman.
Penyaluran air dilakukan berdasarkan hasil asesmen petugas di lapangan. Frekuensi pengiriman juga menyesuaikan jumlah kepala keluarga yang terdampak di masing-masing wilayah.
“Bisa jadi ada yang dua hari sekali terkirim, ada yang tiga hari sekali, ada yang empat hari sekali, tergantung dari jumlah KK terdampaknya,” jelas Edy.
BPBD Jember juga melakukan evaluasi terhadap peta kerawanan kekeringan. Langkah ini dilakukan karena kondisi di lapangan menunjukkan kekeringan tidak hanya terjadi di wilayah yang sebelumnya dikategorikan sebagai zona merah maupun kuning.
Sejumlah daerah yang sebelumnya berada dalam zona hijau kini turut mengalami kekurangan air. Di antaranya Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, serta Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk.
Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September bahkan Oktober 2026.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Jember telah menempatkan 30 tandon air di sejumlah titik yang terdampak kekeringan. Ketersediaan sumber air untuk distribusi juga dinilai masih memadai.
BPBD mengambil pasokan air dari enam sumber yang memiliki debit relatif melimpah untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama masa kemarau.
Selain kekeringan, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian BPBD Jember selama musim kemarau.
Hingga akhir Agustus 2026, tercatat kebakaran terjadi di tiga kawasan hutan dan 10 kawasan lahan. Salah satu kejadian berlangsung di kawasan Gunung Watangan, Desa Lojejer, dengan luas area terdampak mencapai sekitar 6,5 hektare.
Penanganan kebakaran dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Perhutani, Muspika, relawan kebencanaan, serta sejumlah unsur terkait.
BPBD Jember mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Pemilik lahan juga diminta tidak menggunakan metode pembakaran untuk membersihkan lahan karena api dapat dengan cepat merambat dan menyebabkan kebakaran yang lebih luas.
Laporan : Bagus
