HALOPOS.ID/JEMBER – Sinergi antara ulama dan pemerintah daerah di Kabupaten Jember semakin diperkuat. Hal tersebut ditandai dengan pengukuhan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember masa khidmat 2026–2031 di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu (23/8/2026).
Sebanyak 23 pengurus Dewan Pimpinan serta Ketua, Sekretaris, dan anggota komisi MUI Jember dikukuhkan dalam kesempatan tersebut. Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag., dipercaya memimpin MUI Kabupaten Jember untuk periode lima tahun ke depan.
Pengukuhan tersebut tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi MUI dan Pemerintah Kabupaten Jember dalam membangun masyarakat.
Bupati Jember, Gus Fawait, menilai MUI memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan dukungan berbagai elemen, termasuk ulama, pesantren, akademisi, dan tokoh masyarakat.
“Pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Kita membutuhkan keterlibatan ulama, pesantren, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Gus Fawait.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam sinergi pemerintah dan MUI adalah kesehatan masyarakat, khususnya edukasi mengenai imunisasi.
Gus Fawait mengatakan masih ditemukan masyarakat yang belum mengikuti imunisasi karena adanya pemahaman keagamaan yang membuat mereka ragu. Karena itu, peran ulama dinilai penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat.
Menurutnya, edukasi dari para ulama dapat membantu masyarakat memahami pentingnya imunisasi bagi kesehatan dan masa depan anak.
“Saya mohon bantuan kepada MUI. Ada di beberapa tempat yang tidak ikut imunisasi karena masih menganggap imunisasi itu haram. Walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwa, mudah-mudahan bisa diperkuat dengan MUI Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat diperluas melalui berbagai ruang keagamaan, seperti pengajian, majelis taklim, pesantren, dan kegiatan keumatan lainnya.
Pendekatan melalui ulama dinilai strategis karena pesan kesehatan dapat disampaikan bersamaan dengan edukasi keagamaan, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.
Kolaborasi pemerintah dan MUI Jember juga diarahkan pada berbagai persoalan kesehatan lainnya. Salah satunya melalui program home care yang menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Program tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin ekstrem, lansia tunggal, ibu hamil berisiko tinggi, anak stunting, hingga penyandang disabilitas dengan penyakit berkepanjangan.
Pemkab Jember juga memberikan perhatian terhadap kesehatan para kiai dan pengasuh pondok pesantren. Mereka dinilai memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Jember.
Dengan sinergi tersebut, pemerintah berharap program kesehatan tidak hanya menjangkau masyarakat dari sisi layanan, tetapi juga mendapatkan dukungan edukasi dan pendampingan dari tokoh agama.
Ketua MUI Kabupaten Jember periode 2026–2031, Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag., menegaskan bahwa MUI akan menjalankan perannya sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah.
Namun, kemitraan tersebut tetap dibangun dengan menjaga independensi MUI. Organisasi tersebut akan memberikan pandangan keagamaan, bimbingan, pencerahan, serta pertimbangan moral terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Menurut KH. Abdul Haris, pemerintah dan ulama mempunyai peran yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi.
Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pembangunan fisik dan material, sedangkan ulama memiliki peran besar dalam membangun moral, spiritual, dan kehidupan keagamaan masyarakat.
“Pemerintah dan ulama memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Kita ingin bersama-sama memastikan pembangunan Jember tidak hanya menghasilkan kemajuan secara material, tetapi juga melahirkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, berkarakter, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Pengukuhan MUI Jember periode 2026–2031 menjadi awal penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan ulama dalam berbagai sektor pembangunan.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya menyentuh bidang keagamaan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan karakter generasi muda.
Laporan : Bagus
