HALOPOS.ID|PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menegaskan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh akurasi data serta kepemimpinan yang mampu hadir dan turun langsung ke lapangan.
Penegasan tersebut disampaikannya saat Provinsi Sumsel menjadi locus Benchmarking Kebijakan Dalam Negeri Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 67 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jumat (24/7/2026).
Sebanyak 42 peserta PKN Tingkat I mengikuti kegiatan tersebut untuk belajar langsung di Sumsel. Dari jumlah tersebut, 10 peserta merupakan perwakilan pemerintah daerah.
Dalam paparannya, Herman Deru menjelaskan strategi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mengentaskan kemiskinan dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, kemiskinan memiliki dua dimensi yang perlu dipahami.
“Kemiskinan ada dua jenis, satu berdasarkan data BPS, kemudian kemiskinan berdasarkan perasaan. Nah, yang berdasarkan perasaan ini yang sulit,” ujarnya.
Herman Deru menegaskan bahwa pemerintah menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan. Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan karena tidak semua masyarakat bersedia ketika statusnya tidak lagi masuk dalam kategori penduduk miskin.
“Akurasi data sangat penting. Pemimpin daerah punya target capaian yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Maka dibutuhkan pejabat yang memiliki pengetahuan dan capacity building. Dibutuhkan seorang pemimpin yang mau turun ke lapangan,” jelasnya.
Menurut Herman Deru, seorang pemimpin harus memahami langsung kondisi masyarakat agar setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran. Selain itu, pemimpin juga harus mampu mengenali potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah.
Sebagai langkah konkret dalam mengatasi kemiskinan sekaligus mengendalikan inflasi, Pemerintah Provinsi Sumsel terus mengimplementasikan Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) guna memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Agus Sudrajat, mengatakan pengentasan kemiskinan harus dipandang sebagai persoalan multidimensi yang mencakup aspek gizi, infrastruktur dasar, dan berbagai persoalan lainnya.
“Peserta PKN Tingkat I dituntut melihat persoalan tersebut secara utuh. Peserta akan menyusun policy brief untuk memilih satu persoalan strategis dan menemukan solusinya,” katanya.
Agus menilai Sumsel menjadi ruang pembelajaran yang tepat karena angka kemiskinan terus menunjukkan tren penurunan. Selain itu, komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendukung agenda nasional, termasuk percepatan penurunan stunting dan berbagai program pembangunan, menjadi contoh praktik baik yang layak dipelajari.
“Praktik kolaborasi seperti renovasi rumah tidak layak huni di Sumsel ini penting untuk dipelajari peserta,” tambahnya.
Ketua Kelas PKN Tingkat I Angkatan 67, Istiyadi Insani, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Herman Deru atas kesediaan Sumsel menjadi locus penelitian kebijakan dalam negeri.
“Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk terima kasih kami kepada Bapak Gubernur karena Sumsel bersedia menjadi locus penelitian kebijakan dalam negeri bagi kami,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Sumsel diharapkan dapat menginspirasi lahirnya berbagai kebijakan strategis yang dapat diterapkan di berbagai daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
Laporan : Adi
