Pemprov dan DPRD Sumsel Sepakati KUA-PPAS APBD 2027

Gubernur Herman Deru dan Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie saat foto usai menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terhadap KUA serta PPAS APBD TA2027
Gubernur Herman Deru dan Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie saat foto usai menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terhadap KUA serta PPAS APBD TA2027

HALOPOS.ID|PALEMBANG Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna XL (40) DPRD Prov. Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi  Sumsel, Palembang, Kamis (13/8/2026).

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumsel, khususnya Badan Anggaran, atas kerja sama intensif yang terjalin selama proses penyusunan rancangan anggaran tersebut.

“Terima kasih atas kerja sama dan kemitraan yang terjalin. Semoga program-program yang telah tersusun dapat terlaksana dengan baik demi melanjutkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Herman Deru dalam sambutannya.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Andie Dinialdie, S.E., M.M. Dalam penyampaiannya, Andie menjelaskan bahwa sebelum penandatanganan ini dilakukan, pembahasan komprehensif serta sinkronisasi program dan kegiatan telah diselesaikan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan tim anggaran Pemprov Sumsel.

“Sinkronisasi program dan kegiatan tahun 2027 telah kita bahas secara rinci bersama Badan Anggaran. Semoga nota kesepakatan bersama ini dapat menjadi pedoman yang kuat dalam mengarahkan belanja daerah Tahun Anggaran 2027 secara efektif dan tepat sasaran,” ungkap Andie.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS TA 2027 ini menjadi landasan strategis bagi Pemprov Sumsel dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 mendatang.

Laporan : Adi