HALOPOS.ID|MUARA ENIM – Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Muara Enim pasca dinamika pemerintahan yang terjadi belakangan ini, Plt Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah di Ruang Rapat Pangripta Nusantara, Bappeda Muara Enim, Kamis (11/6/2026).
Dalam rapat yang berlangsung penuh evaluasi tersebut, Sumarni secara terbuka membeberkan berbagai pekerjaan rumah (PR) besar yang masih membelit daerah penghasil energi terbesar di Sumatera Selatan itu.
Mulai dari infrastruktur jalan yang rusak, persoalan banjir, krisis pasokan listrik, layanan air bersih, hingga rendahnya sosialisasi sejumlah program unggulan pemerintah daerah.
“Kita harus kembali kepada tujuan utama pemerintahan, yakni melayani masyarakat.
Program yang dibuat harus benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar menghabiskan anggaran,” tegas Sumarni di hadapan jajaran OPD.
Menurutnya, salah satu kelemahan yang selama ini terjadi adalah kurangnya sinkronisasi antara program pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat.
Akibatnya, berbagai keluhan publik terus bermunculan meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kegiatan pembangunan.
Jalan Rusak Tak Bisa Lagi Ditoleransi
Dalam arahannya, Sumarni memberi perhatian khusus terhadap kondisi jalan yang menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai wilayah Muara Enim.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak peduli apakah status jalan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
Yang mereka inginkan hanyalah akses jalan yang layak dan aman untuk dilalui.
“Jangan sampai kita menutup mata.
Sudah banyak kejadian kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak. Saya minta PUPR melaporkan secara berkala progres penanganannya, termasuk koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat,” ujarnya.
Sumarni menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas program tahunan.
Daerah Lumbung Energi, Warga Masih Keluhkan Listrik
Sorotan tajam juga diarahkan pada persoalan listrik yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.
Ironisnya, Muara Enim dikenal sebagai salah satu daerah lumbung energi nasional dengan kekayaan batu bara yang melimpah.
Namun di sejumlah wilayah, pemadaman listrik masih kerap terjadi.
“Saya sudah bertemu langsung dengan pihak PLN dan menyampaikan persoalan ini. Namun OPD terkait jangan lepas tangan. Kita harus terus mengawal dan menjemput bola sampai ada solusi nyata,” katanya.
Program Bagus Jangan Sampai Gagal karena Minim Sosialisasi
Selain persoalan infrastruktur, Sumarni menyoroti lemahnya penyebaran informasi kepada masyarakat terkait sejumlah program unggulan daerah.
Ia mencontohkan program pupuk bersubsidi yang sebenarnya telah berjalan, namun belum banyak diketahui masyarakat.
Hal serupa terjadi pada Program PKH Membara atau santunan kematian yang kini mengalami perubahan kriteria penerima manfaat.
Jika sebelumnya program tersebut menyasar seluruh masyarakat Muara Enim, mulai tahun 2026 penerimanya dibatasi hanya untuk kelompok masyarakat kategori Desil 1 hingga Desil 5.
“Ini harus segera disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai niat baik pemerintah justru menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan karena kurangnya informasi,” tegasnya.
Seragam Sekolah untuk Siswa, Ekonomi Lokal Harus Ikut Bergerak
Dalam kesempatan itu, Sumarni juga meminta agar program bantuan seragam sekolah tidak hanya berorientasi pada bantuan pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia mendorong keterlibatan para penjahit lokal dalam penyediaan seragam sekolah sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta dilengkapi petunjuk teknis yang jelas untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Banjir dan Sampah Harus Ditangani Bersama
Persoalan banjir yang masih berulang di sejumlah kawasan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurut Sumarni, penanganan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi faktor penting yang harus dibangun bersama.
Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup lebih aktif mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran drainase.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga harus menjadi bagian dari solusi,” katanya.
Inventarisasi Aset dan Pengembangan Wisata
Dalam rapat tersebut, Sumarni turut menginstruksikan seluruh OPD untuk melakukan inventarisasi aset daerah secara menyeluruh, termasuk kawasan yang memiliki potensi wisata.
Menurutnya, masih banyak aset daerah yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru apabila dikelola secara profesional dan didukung kolaborasi dengan pemerintah pusat.
Menatap 2027 dengan Program yang Menyentuh Rakyat
Menjelang penyusunan program pembangunan tahun 2027, Sumarni meminta seluruh perangkat daerah fokus pada 20 program strategis yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dibuat, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan rakyat.
“Kita bekerja bukan untuk kepentingan pribadi. Kita bekerja untuk masyarakat.
Jika kita kompak, saling mendukung, dan fokus pada pelayanan publik, saya yakin satu per satu persoalan di Muara Enim bisa kita selesaikan,” pungkasnya.
Laporan : Edward Pusra
