HALOPOS.ID|SIDOARJO – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kabupaten Sidoarjo, Jum’at (1/5/2026), berlangsung tertib dan kondusif. Momentum tahunan ini tak sekadar menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat, dan kalangan buruh dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis.
Kegiatan diawali dengan doa bersama yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan serikat pekerja. Suasana kebersamaan itu menjadi penanda bahwa komunikasi antara pemangku kepentingan tetap terjaga di tengah dinamika tuntutan buruh.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa kondusivitas peringatan May Day tahun ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawal aspirasi buruh, terutama terkait regulasi ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja.
“Peringatan May Day di Sidoarjo berjalan kondusif berkat kebersamaan pemerintah dan Forkopimda. Tugas kami adalah mengawal tuntutan buruh, termasuk mendorong pengesahan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih adil bagi pekerja,” ujarnya.
Tak hanya soal regulasi, perhatian pemerintah daerah juga diarahkan pada aspek kesejahteraan jangka panjang, salah satunya melalui sektor pendidikan. Pemkab Sidoarjo mendorong adanya kebijakan afirmatif berupa kuota khusus bagi anak buruh untuk mengakses pendidikan di sekolah negeri.
Subandi menyebutkan, pihaknya mengupayakan alokasi kuota sebesar lima persen bagi anak buruh untuk bisa bersekolah di jenjang SD hingga SMP negeri. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pendidikan bagi keluarga pekerja.
“Anak buruh harus mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini menjadi perhatian serius kami dan akan terus kami kawal sesuai arahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tambahnya.
Dukungan terhadap buruh juga ditunjukkan melalui fasilitasi keberangkatan perwakilan pekerja ke Jakarta guna menyampaikan aspirasi di tingkat nasional. Sebanyak 550 buruh diberangkatkan menggunakan 11 unit bus pada 30 April 2026.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keterbukaan pemerintah daerah dalam memberi ruang bagi buruh untuk menyuarakan kepentingannya secara konstitusional. Di sisi lain, pemerintah berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara tertib dan damai.
Subandi menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang konstruktif antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Ia menilai hubungan industrial yang sehat menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
“Komunikasi yang baik harus terus dijaga. Dengan begitu, kita bisa menciptakan iklim ekonomi yang berkeadilan dan mendukung kesejahteraan bersama,” pungkasnya.
Laporan : Sapto Jumadi
