HALOPOS.ID|PALEMBANG – Capaian membanggakan ditorehkan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam sektor literasi. Berdasarkan data terbaru, nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencapai 30,27 dan Tingkat Kegemaran Membaca sebesar 60,86, menempatkan Sumsel di posisi ketiga nasional, melampaui rata-rata nasional. Angka ini menjadi indikator kuat bahwa upaya peningkatan budaya literasi di daerah mulai menunjukkan hasil nyata.
Pencapaian tersebut mengemuka dalam Rapat Teknis Urusan Perpustakaan yang digelar di Palembang, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan strategi penguatan literasi ke depan.
Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M., menegaskan bahwa capaian ini harus dijadikan pijakan untuk melangkah lebih jauh, bukan sekadar berbangga diri. Ia mengingatkan bahwa literasi memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. “Ini capaian yang baik, tapi jangan membuat kita cepat puas. Tantangan kita ke depan jauh lebih besar,” ujar Herman Deru.
Dalam arahannya, ia menekankan bahwa literasi tidak lagi bisa dimaknai secara sempit sebagai aktivitas membaca buku. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan membaca situasi, memahami peluang, serta merespons perubahan zaman yang begitu cepat. “Bukan sekadar banyak buku, tapi bagaimana kita mampu membaca peluang. Itu yang harus kita tanamkan,” tegasnya.
Herman Deru juga menyoroti masih adanya pendekatan yang keliru dalam pengelolaan perpustakaan. Ia menilai, selama ini banyak program yang hanya berorientasi pada pemenuhan administratif, seperti pengadaan buku dan pembangunan fisik, tanpa memperhatikan dampak terhadap masyarakat. “Kalau hanya membeli buku untuk memenuhi kewajiban anggaran, itu belum cukup. Yang kita butuhkan adalah bagaimana buku itu mengubah cara berpikir,” katanya.
Ia pun mengkritisi fenomena menjamurnya “pojok baca” di berbagai ruang publik. Menurutnya, fasilitas tersebut sering kali hanya menjadi simbol tanpa pembaruan isi dan konsep yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. “Banyak pojok baca yang bukunya tidak pernah diperbarui. Ini hanya formalitas, bukan gerakan literasi yang sesungguhnya,” ujarnya.
Lebih jauh, Herman Deru menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam membangun ekosistem literasi. Ia menyatakan akan mendorong seluruh kepala daerah di kabupaten/kota untuk bersama-sama mengintegrasikan program literasi dalam berbagai lini pembangunan. “Perpustakaan tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada keterlibatan semua pihak, dari pendidikan, perencanaan, hingga sektor swasta,” katanya.
Di tengah capaian yang ada, Herman Deru kembali mengingatkan bahwa literasi adalah fondasi utama dalam menyongsong bonus demografi Indonesia pada 2045.
Menurutnya, tanpa literasi yang kuat, peluang besar tersebut justru berpotensi menjadi beban bagi bangsa. “Kalau generasi kita lemah dalam literasi, kita akan tertinggal. Tapi kalau kuat, kita bisa melompat jauh,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga keluarga, untuk menjadikan membaca sebagai kebutuhan sehari-hari.
“Dunia ini terbuka bagi mereka yang membaca. Mari kita jadikan literasi sebagai budaya hidup,” pungkasnya.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong adanya program inovatif seperti “hari belajar di perpustakaan” untuk meningkatkan aktivitas literasi di kalangan pelajar.
Program tersebut dinilai sederhana namun memiliki dampak besar dalam membangun kebiasaan membaca sejak dini.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan (Dispustaka) Provinsi Sumsel, Fitriana, S.Sos., M.Si menjelaskan bahwa capaian IPLM dan TKM merupakan hasil dari berbagai strategi yang dilakukan secara konsisten dan terarah dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menyebutkan, penguatan peran Duta Literasi serta Bunda dan Bapak Literasi menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong peningkatan budaya baca di masyarakat hingga ke tingkat desa. “Hingga 2025, sudah terbentuk 2.668 Bunda Literasi yang menjadi ujung tombak gerakan literasi di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, Festival Literasi yang rutin digelar sejak 2020 juga menjadi ruang strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membaca dan literasi.
Program ini tidak hanya menghadirkan kegiatan edukatif, tetapi juga menjadi wadah apresiasi kreativitas serta promosi budaya lokal di Sumsel. Fitriana menambahkan, dukungan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial turut memperkuat infrastruktur dan layanan perpustakaan di daerah.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti pemerataan fasilitas perpustakaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran. “Capaian ini adalah hasil kerja bersama, tapi kita masih harus bekerja lebih keras untuk memastikan literasi merata di seluruh daerah,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan nasional, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, Prof. E. Aminudin Aziz, MA., PhD., menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan perubahan besar dalam sistem penilaian perpustakaan.
Ia menyebutkan, paradigma lama yang menitikberatkan pada aspek fisik kini telah bergeser ke arah aktivitas dan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.
“Perpustakaan tidak lagi dinilai dari besar kecilnya gedung, tapi dari seberapa hidup aktivitas di dalamnya,” tegasnya.
Aminudin juga menekankan bahwa IPLM merupakan indikator kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, bukan hanya dinas perpustakaan. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor untuk mencapai hasil yang optimal. Ia juga menyoroti persoalan klasik yang masih dihadapi banyak daerah, yakni lemahnya koordinasi dan validitas data, yang berdampak pada proses penilaian nasional. “Data dan koordinasi menjadi kunci. Tanpa itu, capaian yang sebenarnya tidak akan terlihat maksimal,” ujarnya. (Adv).
