HALOPOS.ID|PALEMBANG – DPRD Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna, Senin (20/4/2026), dengan agenda utama penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto, didampingi unsur pimpinan lainnya serta dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, Sekda Edwar Chandra, dan jajaran OPD.
Dalam forum tersebut, lima pansus secara bergiliran menyampaikan hasil pembahasan. Meski seluruh pansus menyatakan menerima LKPJ Gubernur 2025, sejumlah catatan dan rekomendasi tajam tetap disampaikan, menandakan masih adanya persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
Pansus I melalui juru bicaranya, Tamrin, menyampaikan 11 rekomendasi. Salah satu yang disorot yakni perlunya percepatan digitalisasi administrasi dan manajemen data guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran.
Sementara itu, Pansus II menyampaikan 19 rekomendasi, termasuk dorongan penambahan anggaran untuk pembinaan dan pemasaran UMKM. Hal ini dinilai penting mengingat sektor UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usaha.
Pansus III juga mengeluarkan 19 rekomendasi, di antaranya meminta evaluasi terhadap pemberian hak pengelolaan aset kepada BUMD. Rekomendasi ini mengindikasikan adanya potensi persoalan dalam tata kelola aset daerah.
Adapun Pansus IV menyampaikan 8 rekomendasi, salah satunya menyoroti peran Dinas ESDM agar lebih aktif dalam pengawasan dan pemanfaatan sumber daya alam, sektor yang selama ini kerap menjadi sorotan.
Sedangkan Pansus V menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemutakhiran data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), serta mendorong revitalisasi penanganan masalah sosial seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Meski LKPJ diterima, banyaknya rekomendasi yang muncul mencerminkan bahwa DPRD masih menemukan berbagai catatan dalam kinerja pemerintah provinsi sepanjang 2025.
Pimpinan rapat, Nopianto, menyampaikan apresiasi atas kinerja pansus yang telah melakukan pembahasan secara menyeluruh. Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD akan membentuk tim perumus untuk merangkum seluruh rekomendasi.
“Rapat paripurna akan dilanjutkan pada 27 April dengan agenda penyampaian rekomendasi kepada gubernur,” ujarnya.
Laporan : Andriyanto
