HALOPOS.ID/JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyiapkan skema intervensi pangan terpadu untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Langkah ini difokuskan pada pengamanan pasokan serta menjaga keterjangkauan harga bahan pokok di pasaran.
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, menjelaskan bahwa hasil koordinasi lintas sektor menunjukkan adanya tren kenaikan harga pada sejumlah komoditas strategis, seperti cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam, dan kedelai impor.
Menurutnya, Pemkab Jember telah menyusun langkah konkret untuk mencegah lonjakan harga semakin meluas selama Ramadhan hingga Lebaran.
Untuk memastikan pengendalian harga berjalan efektif, Pemkab Jember menerapkan intervensi di tiga lini sekaligus: produsen, distributor, dan konsumen.
Pada tingkat produsen, pemerintah daerah menyalurkan bantuan stimulan kepada petani guna menjaga produktivitas, khususnya komoditas hortikultura seperti cabai.
Selain itu, Pemkab Jember memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna mengantisipasi kekurangan pasokan.
Kolaborasi juga dijajaki dengan daerah sentra produksi di Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui dukungan Bank Indonesia untuk memastikan distribusi cabai merah tetap stabil.
“Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga sejak dari hulu,” Kata dia Senin (23/2/2025)
Di sisi distribusi, Tim Gabungan Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang-gudang distributor.
Pengawasan ini bertujuan mencegah praktik penimbunan yang berpotensi memicu kelangkaan barang dan kenaikan harga secara tidak wajar. Pemerintah memastikan tidak ada hambatan distribusi yang dapat mengganggu stabilitas pasar.
Untuk melindungi konsumen, Pemkab Jember memperluas cakupan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai titik strategis.
Selain itu, pemasangan banner Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar-pasar rakyat diperbanyak guna meningkatkan transparansi harga dan memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli warga selama momentum Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Pengendalian inflasi juga diperkuat melalui kolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember dan BULOG, terutama dalam penyaluran beras SPHP di pasar tradisional maupun ritel modern.
“Pemkab Jember secara rutin melakukan pemantauan dan pelaporan harga harian untuk memastikan respons cepat apabila terjadi lonjakan harga pada komoditas tertentu,” jelas dia.
Dukungan UMKM dan Program Perumahan MBR
Selain fokus pada stabilitas harga pangan, Pemkab Jember juga memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing produk lokal.
Di sektor perumahan, pemerintah daerah tengah mengevaluasi kebijakan pembebasan BPHTB 0 rupiah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Desa-desa juga didorong mengalokasikan anggaran untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
