HALOPOS.ID|PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara resmi memulai tahun anggaran 2026 dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis di Griya Agung, Rabu (21/1/2026). Pertemuan ini menjadi krusial sebagai jembatan evaluasi capaian tahun sebelumnya menuju target pembangunan masa depan.
Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, dalam pembukaan rakor menegaskan bahwa seluruh program kerja harus sinkron dengan visi besar daerah. Fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan optimalisasi proyek strategis nasional yang ada di wilayah Sumatera Selatan.
Sekretaris Daerah Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, MH, dalam laporannya menyebutkan bahwa tahun 2025 merupakan landasan awal pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Oleh karena itu, kinerja di tahun 2026 menjadi penentu apakah target jangka menengah tersebut dapat tercapai dengan baik.
Menurut Edward, rakor ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD selama setahun terakhir.
Identifikasi masalah sejak dini diharapkan mampu melahirkan solusi cerdas agar program kerja di tahun 2026 berjalan lebih efektif dan efisien.
Gubernur Herman Deru menyambut baik laporan tersebut namun memberikan catatan kritis. Ia menekankan bahwa meskipun data statistik menunjukkan tren kenaikan, hal tersebut harus dikonversi menjadi kepuasan publik yang nyata di sektor pelayanan dasar.
“Kita sudah melewati fase transisi pasca kepemimpinan penjabat gubernur. Kini saatnya kita berlari dengan RPJMD yang telah kita sepakati bersama,” tegas Herman Deru saat memberikan pengarahan kepada jajaran pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Sumsel.
Ia meminta seluruh pejabat untuk tidak lagi bekerja dalam pola lama yang birokratis dan kaku. Akselerasi diperlukan untuk memastikan proyek-proyek besar, seperti pengelolaan kawasan Tanjung Carat, dapat segera memberikan nilai tambah ekonomi bagi pendapatan daerah.
Herman Deru juga menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam pelayanan publik agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam setiap aspek kehidupan. Inovasi tersebut tidak harus selalu mahal, namun harus tepat sasaran dan mampu memangkas alur birokrasi yang berbelit.
Terkait pakta integritas, Gubernur mengingatkan bahwa dokumen tersebut adalah janji suci untuk menjauhi praktik korupsi dan kolusi. Ia menegaskan tidak akan menoleransi adanya “geng” di lingkungan birokrasi yang dapat menghambat profesionalitas kinerja ASN.
Dukungan penuh juga datang dari Wakil Gubernur H. Cik Ujang yang senantiasa mendampingi dalam proses pengawasan kinerja OPD. Sinergi antara pimpinan daerah dan aparatur di bawahnya diharapkan menjadi kunci sukses Sumsel dalam menghadapi tantangan ekonomi global di tahun 2026.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen kerja oleh seluruh kepala OPD. Hal ini menandai dimulainya babak baru pengabdian para pejabat Sumsel untuk memberikan hasil kerja yang konkret, bukan sekadar laporan di atas kertas yang bersifat administratif.
Melalui konsolidasi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimis dapat mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Masyarakat pun diharapkan terus memberikan masukan konstruktif demi kemajuan daerah yang lebih merata di seluruh kabupaten/kota
