HALOPOS.ID|PALEMBANG – Ada cara baru dalam menghukum pelaku tindak pidana di Kota Palembang. Tidak semua kesalahan harus dibayar dengan penjara. Sebagian pelaku kini bisa menjalani hukuman dengan bekerja untuk masyarakat dan berada dalam pengawasan.
Kesepakatan itu resmi terjalin setelah Kejaksaan Negeri Palembang, Pemerintah Kota Palembang, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang menandatangani perjanjian kerja sama di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa (10/11/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan membina pelaku agar bisa kembali ke tengah masyarakat.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan dukungannya. Ia meminta agar perjanjian ini tidak berhenti sebagai acara seremonial belaka.
“Pemkot Palembang siap mendukung penuh. Yang penting ada tindak lanjut nyata di lapangan, bukan hanya sekadar tanda tangan,” tegas Ratu Dewa.
Ratu Dewa juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Palembang dan Bapas Kelas I Palembang yang telah mendorong lahirnya kolaborasi ini.
Di sisi lain, Plt Kepala Bapas Kelas I Palembang, Joni Ihsan, menyambut positif sinergi antarlembaga tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kunci agar pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bisa berjalan dengan baik di Palembang.
Hal senada disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Muhammad Nasir. Ia mengapresiasi dukungan penuh dari Pemkot Palembang dan Bapas Kelas I Palembang.
Muhammad Nasir berharap, kerja sama lintas lembaga ini mampu memberikan dampak nyata dalam penerapan pidana alternatif tersebut, sekaligus memperkuat penegakan hukum yang lebih humanis di Kota Palembang.
Dengan adanya perjanjian ini, ketiga lembaga akan saling bersinergi dalam menjalankan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, mulai dari proses pengawasan, pembinaan, hingga memastikan terpidana menjalankan kewajibannya sesuai aturan.
Pemerintah Kota Palembang berharap, pendekatan baru ini dapat memberikan kesempatan kedua bagi pelaku tindak pidana ringan untuk memperbaiki diri, tetap berkontribusi bagi masyarakat, dan tidak terjebak dalam stigma sebagai mantan narapidana.
Laporan : RN
