HALOPOS.ID|SEKAYU— Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi pusat perhatian, Senin (09/11/2026). Ratusan buruh yang tergabung dalam PC FSBPI – KASBI Muba menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka.
Bukan hanya orasi dari kejauhan, aksi itu langsung disambut Bupati Muba H. M. Toha Tohet, S.H. Didampingi aparat kepolisian dan sejumlah kepala perangkat daerah, Bupati turun menemui massa. Bahkan, ia naik ke atas mobil komando dan mendengarkan satu per satu tuntutan yang disampaikan.
Ada tujuh tuntutan utama yang dibawa buruh dalam aksi tersebut. Yang paling disorot adalah desakan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Muba tahun 2027.
Selain itu, buruh juga menuntut perlindungan hak-hak pekerja secara menyeluruh, penghentian praktik union busting atau pemberangusan serikat, serta penegakan aturan bagi perusahaan yang selama ini dinilai masih bandel.
Aspirasi yang disampaikan tidak berhenti di persoalan ketenagakerjaan. Massa juga mengeluhkan kelangkaan BBM yang kerap terjadi, kondisi jalan yang rusak, hingga harga kebutuhan pokok yang kian memberatkan masyarakat.
Usai mendengarkan orasi di lapangan, Bupati Toha mengajak perwakilan buruh masuk ke ruang rapat untuk berdialog lebih mendalam.
Pertemuan itu dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba H. Ardiansyah, S.E., M.M., Ph.D., CMA., Kepala Disnakertrans Muba Herryandi Sinulingga, A.P., dan jajaran perangkat daerah lainnya.
Di ruang dialog, perwakilan buruh secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan yang dialami pekerja di lapangan. Mulai dari hak normatif yang belum terpenuhi, lemahnya perlindungan tenaga kerja, hingga perusahaan yang diduga tidak patuh pada regulasi.
Bupati Toha menegaskan, Pemkab Muba tidak anti investasi. Namun investasi tidak boleh mengorbankan hak-hak pekerja.
Sebagai langkah konkret, Bupati langsung menginstruksikan pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pembinaan dan Penegakan Kepatuhan Perusahaan Tahun 2026.
“Investasi harus berjalan, tapi hak pekerja juga harus dihormati. Satgas ini akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pembinaan dan penegakan aturan,” ujar Bupati Toha.
Satgas Terpadu ini dikomandoi Asisten I Setda Muba. Anggotanya terdiri dari Disnakertrans, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, Dinas Perkebunan, Dispertaru, dan perangkat daerah terkait.
Tugasnya jelas, melakukan pembinaan, pemantauan, koordinasi, hingga pemeriksaan lapangan untuk memastikan perusahaan taat aturan sesuai kewenangannya masing-masing.
Bupati juga meminta LKS Tripartit dioptimalkan. Lembaga yang mempertemukan pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu diharapkan menjadi jembatan untuk membangun hubungan industrial yang harmonis dan tidak lagi saling curiga.
Untuk persoalan BBM langka, Pemkab Muba menyebut sudah mengirim surat kepada Gubernur Sumatera Selatan agar jumlah SPBU di Muba ditambah. Sementara soal harga sembako, operasi pasar murah akan terus digencarkan.
Pemkab Muba berkomitmen membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi pekerja, serikat buruh, dan dunia usaha. Tujuannya satu, investasi sehat, hubungan industrial harmonis, dan hak pekerja terlindungi.
Laporan : Agus Edy
