HALOPOS.ID|PALEMBANG – Ribuan keluarga di wilayah pesisir Sumatera Selatan yang selama ini belum menikmati listrik, kini mulai mendapat harapan. PT PLN (Persero) UID S2JB tengah menyiapkan pembangunan 14 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di 12 desa terpencil.
Langkah ini menjadi strategi PLN untuk mengejar pemerataan listrik di daerah yang sulit dijangkau jaringan konvensional. Sebanyak 11 desa berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan satu desa di Kabupaten Banyuasin. Jika terealisasi, proyek ini akan mengaliri listrik sekitar 7.737 kepala keluarga.
GM PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, mengungkapkan timnya bersama PLN Enjiniring dan Pemda sudah turun langsung ke lapangan. Mereka memetakan kebutuhan daya warga, kondisi lahan hibah, hingga jalur akses menuju desa.
Menurut Diksi, tantangan tiap desa berbeda-beda. Ada yang hanya bisa ditempuh perahu dan jauh dari jaringan utama.
“Di Tulung Selapan saja, ada desa yang jaraknya sampai 75 kilometer dari jaringan PLN terdekat. Seperti Simpang Tiga Makmur dan Simpang Tiga Jaya. Belum lagi Kuala Dua Belas yang 60 kilometer dan Simpang Tiga Abadi 50 kilometer,” jelasnya.
Karena itu, perluasan jaringan kabel dinilai tidak efektif. PLTS Komunal menjadi opsi paling realistis untuk wilayah isolated dan pesisir.
Ia menegaskan, pembangunan ini tidak hanya soal infrastruktur. Lebih dari itu, listrik diharapkan menjadi pemicu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik di desa.
“Kami ingin listrik yang hadir itu benar-benar dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sekadar menyala,” kata Diksi.
Sementara itu, dukungan datang dari Pemkab OKI. Wakil Bupati OKI, Supriyanto, menyatakan pihaknya siap mengawal program tersebut, terutama terkait penyiapan lahan dari desa.
“Kami di daerah akan all out mendukung. Lahan hibah kami siapkan agar program ini cepat terealisasi dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat pesisir,” ujar Supriyanto.
Saat ini proses koordinasi terkait perizinan dan kesiapan lahan masih terus dimatangkan oleh PLN bersama pemerintah daerah.
Laporan : Redaksi
