HALOPOS.ID|PALEMBANG – Komisi II DPRD Sumatera Selatan tidak main-main menyikapi kelangkaan beras premium kemasan 5 kilogram yang meresahkan pasar. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tegas, Senin (31/8/2026), Komisi II memanggil paksa seluruh stakeholder ketahanan pangan.
Hadir dalam RDP tersebut Kasatgas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, hingga Pimpinan Wilayah Perum BULOG Kanwil Sumsel-Babel.
Sekretaris Komisi II DPRD Sumsel, Fenus Antonius, SE., MM, menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam melihat kekosongan beras premium yang berpotensi memicu kepanikan dan inflasi.
“Kita minta Kabulog Sumsel jangan lepas tangan. Kalau beras 5 kilo langka, Bulog harus ambil langkah strategis sekarang juga. Jangan sampai terjadi panic buying dan inflasi luar biasa yang bebani rakyat,” tegas Fenus dengan nada keras.
Produsen Menjerit, HPP Mencekik
Fakta di lapangan, produsen premium 5 kg menjerit. Harga gabah di petani sudah tembus Rp 7.700 per kilogram, jauh di atas HPP. Ditambah biaya kemasan dan produksi yang meroket, harga jual pasti melampaui HET. Akibatnya, produsen memilih setop produksi. Pasar pun kosong.
Komisi II Desak Pergub, Stop Gabah Keluar Sumsel
Komisi II menilai regulasi saat ini lemah. Fenus mendesak Gubernur Sumsel segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengunci gabah agar tidak keluar daerah.
“Perda lama. Kita desak Gubernur keluarkan Pergub sekarang. Kunci gabah di Sumsel. Jangan biarkan gabah kita dibawa keluar sementara rakyat kita kekurangan beras premium. Setelah kebutuhan Sumsel terpenuhi, baru silakan atur untuk luar daerah,” pungkas Fenus tegas.
Komisi II mengultimatum, jika tidak ada langkah konkret, Sumsel terancam krisis beras premium dan gejolak harga.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum BULOG Kanwil Sumsel-Babel, Ihsan, mengklaim stok beras medium aman untuk 10 bulan ke depan atas perintah Gubernur untuk menutup kekosongan premium.
Namun Ihsan mengakui, stok tersebut bukan untuk konsumsi umum.
“Jangan salah persepsi bahwa beras itu cukup untuk seluruh masyarakat. Karena masyarakat Sumsel tidak semuanya memakan beras medium, mereka ada yang memakan beras premium,” ujarnya.
Ia merinci, stok penugasan hanya 33 ribu ton untuk bantuan pangan Juli-September, sisa SPHP sekitar 10 ribu ton, dan proyeksi akhir Desember 70 ribu ton. Bantuan pangan hanya untuk warga terdata, SPHP untuk masyarakat bawah yang harus membeli.
Ironis, Sumsel disebut surplus 4 juta ton gabah atau setara 2,6 juta ton beras, tapi serapan Bulog baru 123 ribu ton dari target 172 ribu ton, hanya 4 persen. Artinya hanya 6,6 persen dari total produksi Sumsel yang diserap Bulog.
Ihsan juga berdalih, kelangkaan dipicu mahalnya biji plastik dan upah buruh kemasan kecil yang dihitung per kilogram, bukan borongan.
Laporan: Adi
