HALOPOS.ID/JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember merekomendasikan penghentian operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni SPPG Al Mubarok Kaliwates dan SPPG Sumbersari 2, kepada Badan Gizi Nasional. Langkah tersebut diambil setelah dilakukan supervisi dan evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penjabat Sekretaris Daerah Jember yang juga menjabat Ketua Satgas MBG, Achmad Imam Fauzi, mengatakan surat rekomendasi penghentian operasional telah dikirim pada 22 Mei 2026 atas arahan Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Menurut Fauzi, rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil inspeksi lapangan yang menemukan sejumlah persoalan, mulai dari aspek kebersihan, standar operasional pengelolaan makanan, hingga sistem keamanan kerja di dua dapur MBG tersebut. Selain itu, Satgas MBG juga menerima berbagai aduan masyarakat melalui kanal pengaduan publik “Wadul Guse”.
SPPG Al Mubarok Kaliwates menjadi sorotan setelah muncul dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa PAUD dan TK usai mengonsumsi makanan dari dapur MBG tersebut. Dalam pemeriksaan lapangan, tim Satgas menemukan beberapa catatan teknis, salah satunya penempatan tabung gas di ruang tertutup yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan operasional.
“Faktanya ada korban. Itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Keselamatan penerima manfaat program harus menjadi prioritas utama,” ujar Fauzi Sabtu (23/5/2026)
Sementara itu, SPPG Sumbersari 2 sebelumnya dilaporkan mengalami kebakaran yang diduga dipicu kebocoran gas pada ruang oven pengering wadah makanan. Dari hasil inspeksi, ditemukan sejumlah persoalan teknis pada instalasi dapur serta kondisi bangunan yang berada di dekat saluran irigasi besar dan dinilai rawan banjir.
Pemkab Jember menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Karena itu, seluruh mitra penyelenggara diwajibkan memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, keselamatan kerja, serta kelayakan operasional secara ketat dan berkelanjutan.
Meski rekomendasi penghentian operasional telah diajukan, keputusan akhir tetap berada di tangan Badan Gizi Nasional selaku pemegang kebijakan Program MBG.
Laporan : Bagus
