HALOPOS.ID|PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H Herman Deru, mendorong integrasi perencanaan pembangunan serta penguatan kemandirian daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumsel yang digelar di Griya Agung, Selasa (14/4/2026).
Dalam arahannya, Herman Deru menegaskan bahwa pembangunan daerah harus terintegrasi dengan kebijakan nasional, namun tetap mempertimbangkan kondisi lokal. Ia menyebut peran gubernur sebagai penghubung utama antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota sangat krusial dalam menjaga keselarasan tersebut.
“Perencanaan pembangunan harus linier agar program tidak tumpang tindih dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan, Sumatera Selatan tengah bertransformasi menuju sistem pemerintahan yang lebih cepat dan akuntabel. Dalam proses tersebut, dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting, termasuk melalui kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Herman Deru juga menyoroti tantangan fiskal daerah, khususnya terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada meningkatnya pengangguran, terutama bagi tenaga PPPK.
“Efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan SDM,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan Sumsel tidak bisa dilepaskan dari kontribusi daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat dan integrasi perencanaan agar pembangunan berjalan optimal.
Selain itu, Herman Deru menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud kemandirian daerah. Ia berharap pemerintah pusat memberikan ruang regulasi yang lebih luas agar daerah dapat berinovasi dalam meningkatkan pendapatan.
Dalam aspek prioritas pembangunan, Pemprov Sumsel tetap fokus pada penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah Sumatera.
Mengakhiri arahannya, Herman Deru mengingatkan kepala daerah agar konsisten terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun demi menjaga sinkronisasi dengan kebijakan nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pentingnya perubahan cara kerja pemerintahan yang lebih cepat, tepat, dan adaptif di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia memaparkan empat kunci pembangunan nasional, yakni visi lintas generasi, kemandirian nasional, pemerintahan efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi dunia jika mampu memanfaatkan bonus demografi dengan strategi yang tepat.
Bima Arya juga mengapresiasi capaian Sumsel dalam pengendalian inflasi dan penanganan stunting, serta menanggapi aspirasi Gubernur terkait perlunya penguatan payung hukum bagi peningkatan PAD dan kejelasan transfer pusat ke daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bappenas, DPRD Sumsel, TNI/Polri, serta bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan.
