HALOPOS.ID/JEMBER – Bupati Jember Muhammad Fawait memilih bergerak senyap lewat kerja lapangan dan koordinasi lintas pemerintahan dalam mengatasi bencana yang melanda Kabupaten Jember.
Langkah ini untuk memastikan pemulihan bencana berjalan cepat, terutama terhadap korban banjir.
Salah satu upaya yang dilakukan Gus Fawait adalah mendatangi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Hasilnya, tim teknis dari Dinas PU Bina Marga Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur dijadwalkan turun langsung ke Jember untuk mengecek kerusakan infrastruktur pascabanjir. Mereka dijadwalkan turun ke Jember hari ini, Minggu (15/2/2026) pagi sekitar pukul 08.00 WIB.
Peninjauan difokuskan pada sejumlah titik kerusakan, terutama jembatan terdampak banjir. Selain itu, tim juga bakal meninjau ruas jalan provinsi yang melintasi Kecamatan Gumukmas, Kencong, hingga wilayah Jombang, yang selama ini mengalami kerusakan.
Langkah ini sebagai tindak lanjut komunikasi langsung antara Bupati Jember dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, akhir pekan kemarin.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember, Regar Jeane mengatakan, bupati memilih pendekatan kerja senyap selama penanganan bencana.
Menurutnya, fokus utama kepala daerah saat ini adalah memastikan seluruh unsur bergerak cepat di lapangan. Termasuk menyusun langkah strategis dengan menetapkan status tanggap darurat agar upaya penanganan bencana lebih terkoordinasi.
“Bupati memastikan seluruh tim bergerak, mulai dari Dinsos, BPBD, camat hingga relawan. Alhamdulillah kesigapan itu dirasakan langsung masyarakat,” ujarnya.
Selain memastikan penanganan teknis berjalan, bupati juga melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi melalui pendekatan silaturahmi dan koordinasi langsung.
“Melalui komunikasi tersebut, gubernur merespons dengan memerintahkan tim turun mengecek jembatan yang rusak akibat banjir dan jalan provinsi yang rusak hingga menuai keluhan warga,” kata Regar.
Di tengah situasi bencana, Regar mengungkapkan, pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas psikologis masyarakat.
Untuk itu, dia menambahkan, bupati memilih tidak menjadikan bencana sebagai materi publikasi berlebihan. “Melainkan menitikberatkan pada penyelesaian masalah di lapangan,” pungkasnya.
