HALOPOS.ID/ JEMBER – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa dana yang bersumber dari rakyat harus kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat, khususnya melalui penguatan pengawasan dana desa dan program strategis nasional di tingkat desa.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Sosialisasi Pengawasan Pemerintah Desa dan Pengawasan Dana Desa di Pendapa Wahyawibawagraha, Jember, Kamis (12/2/2026).
Dalam arahannya, Bima Arya menekankan bahwa sesuai instruksi Presiden, pengelolaan anggaran negara harus transparan dan tepat sasaran.
“Sesuai arahan Presiden, uang dari rakyat melalui pajak harus kembali ke rakyat. Uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Wamendagri Bima Arya.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tidak hanya melakukan efisiensi anggaran, tetapi juga memperkuat transparansi dan pengawasan, terutama dalam pengelolaan dana desa.
“Intinya semua dilakukan untuk kebaikan negara dan rakyat. Program Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program lainnya bertujuan agar perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga sampai ke desa,” paparnya.
Wamendagri menegaskan bahwa desa kini menjadi fokus utama pembangunan nasional. Perputaran ekonomi desa dinilai menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
Senada dengan hal itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda yang turut hadir menyatakan bahwa kunjungan rombongan ke Jember bertujuan untuk memastikan program strategis nasional berjalan efektif di tingkat desa.
“Kami turun langsung untuk mengetahui kondisi daerah, terutama desa. Karena program strategis nasional banyak berada di desa,” ujarnya.
Menurutnya, desa saat ini menjadi ujung tombak keberhasilan realisasi program nasional yang dicanangkan Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Jember Muhammad Fawait mengungkapkan bahwa Kabupaten Jember masih menghadapi tantangan serius terkait angka kemiskinan yang tergolong tinggi di Jawa Timur.
Padahal, Jember memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Wilayah selatan memiliki garis pantai terpanjang dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan, sementara wilayah utara didominasi kawasan pegunungan dengan komoditas pertanian melimpah.
“Kami punya potensi besar, dari sektor perikanan hingga pertanian. Namun angka kemiskinan kami masih tertinggi di Jawa Timur. Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Fawait.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat perputaran ekonomi di desa sehingga mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan.
